VIVAnews - Perkembangan politik dalam sepuluh tahun terakhir ini memang jauh berbeda. Sejak mundurnya Presiden Soeharto pada 1998, proses politik tidak lagi senyap dan terselubung. Proses politik berjalan riuh, kompetitif, dan terbuka. Jaminan hukum untuk berpendapat dan berorganisasi telah melahirkan media massa dan organisasi masyarakat sipil yang mandiri dan kritis terhadap negara.
Demikian disampaikan Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Senin 21 Desember 2009, di Balai Senat UGM.
Dalam pidato “Rekonsolidasi Reformasi Indonesia: Kontribusi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Menopang Demokrasi dan Pemerintahan Efektif”, Pratikno mengatakan kemunculan berbagai partai politik baru tidak dapat dihindari. Ratusan partai politik baru itu pun membuat Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyaringan calon peserta pemilu.
“Tidak hanya parpol yang bisa berkompetisi, calon perseorangan pun mendapat kesempatan untuk pemilihan kepala daerah," ujar Pratikno seperti dilansir laman resmi UGM. "Sementara pemilihan Presiden dan kepala daerah pun dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR dan DPRD. Hal inilah yang membuat proses pemilu menjadi sangat kompetitif di seluruh level pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional,” kata pria kelahiran Bojonegoro tahun 1962 ini.
Menurut suami Dra. Ec. Siti Faridah ini, ruang keterlibatan masyarakat dalam proses politik tidak hanya terjadi dalam pemilu, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari.
Dalam sistem ekonomi yang semakin terliberasi dan terglobalisasi, tentu saja para pelaku pasar mengalami penguatan yang sangat signifikan. Apalagi, awal demokratisasi di Indonesia bersamaan dengan krisis ekonomi, yang membuat pemerintah harus mengandalkan bantuan pada negara besar dan pemodal asing.
Selain kepada pelaku pasar, Pratikno menjelaskan proses politik ini juga terbuka untuk masyarakat sipil, terutama melalui mediasi organisasi masyarakat sipil dan media massa. Sebagaimana yang terjadi dalam satu bulan terakhir ini, yakni ketika peran civil society organization dan media massa mempunyai peranan penting dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi menghadapi Kepolisian dan Kejaksaan RI.
“Struktur pemerintahan pun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karakter struktur kelembagaan pemerintahan yang sebelumnya bersifat hierarkis bergeser menjadi lebih horisontal dengan aktor yang semakin banyak,” tutur ayah Anisa Firdia Hanum, Hilda Mutia Hanum, dan Gita Nadia Hanum ini.
Amandemen UUD 1945 memang telah menggeser pola hierarkis antarlembaga negara menjadi lebih horisontal. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai lembaga negara yang sama tinggi dengan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. MPR juga tidak lagi merumuskan GBHN yang wajib dijalankan oleh Presiden.
“Bekerjanya Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diimbangi melalui peran DPR, tetapi tidak berarti Presiden dalam posisi lebih tinggi daripada lembaga lainnya, termasuk lembaga yudikatif. Yang membedakan posisi antarlembaga negara bukanlah perbedaan fungsi,” kata Dekan Fisipol UGM ini.
Dalam pandangan Pratikno, horisontalisasi bukan hanya untuk relasi kelembagaan, melainkan juga dispersi kekuasaan pemerintahan. Selain DPR, dibentuk pula Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat walaupun kekuasaannya jauh lebih terbatas dibandingkan dengan DPR.
Hartono Bersaudara, Pemilik Klub Sepak Bola Italia Terkaya
Selama lebih dari sepuluh tahun, konglomerat Hartono Bersaudara yakni Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono adalah orang terkaya di Indonesia.
