VIVAnews - Peristiwa politik selalu menyisakan beragam tanya dan tafsir bagi para pelaku dan pengamat. Tafsir tersebut tidak lepas dari cara pandang, pendirian, sikap, serta kepentingan suatu kelompok dalam menyikapi data, fakta dan cerita. Kemenangan Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009 adalah suatu fenomena yang kemudian lambat laun dipandang sebagai suatu kelaziman (hegemoni).
Kaum demokrat di republik ini menempatkan SBY sebagai the most president candidate comitted to democracy. Bahkan beberapa tokoh dari masyarakat sipil seperti Goenawan Moehammad memuat keberpihakan dalam cacatan pinggirnya sebagai pembelaan terhadap SBY. Hal ini mungkin didasari oleh majunya dua jendral yang kental dengan dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Alhasil incumbent-lah yang dinilai relatif “aman” bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.
Membedah demokrasi tentu tidak lepas dari bangunan-bangunan utama yang menopangnya. Salah satu bangunan utama itu adalah political society (lembaga-lembaga politik), dimana partai politik adalah inti bagi maju-mundurnya kualitas demokrasi. Sejauh ini masih minim kajian kritis bahkan evaluasi oleh para pembela demokrasi untuk mengkalkulasi sejauh mana SBY dengan Partai Demokratnya telah bekerja untuk kemajuan demokrasi Indonesia khususnya kemenangannya pada pemilu legislatif 2009.
Dirty Operation
Di masa represif Orde Baru, khususnya pada pemilu tahun 1971, Golkar sebagai mesin pemenangan hanya berfungsi simbolis dan formalis belaka. Sementara untuk operasi pemenangan pemilu dijalankan melalui operasi teritorial dengan memaksimalkan struktur represif negara seperti ABRI (Babinsa, Koramil, Kodim, Kodam), Birokrasi Sipil (PNS, Pemerintahan Daerah, BUMN) serta Intelijen. Soeharto dalam operasi pemenangan Pemilu 1971 menggunakan sandi “Operasi Pindah Rumah.” Inilah dirty operation (operasi gelap) yang dilakukan Orde Baru pada pemilu yang memenangkan Golkar untuk pertama kalinya.
Apa hubungan operasi tersebut dengan kemenangan Partai Demokrat pada pemilu kali ini? Banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa kemenangan Partai Demokrat pada pemilu legislatif April 2009 lalu tidak jauh berbeda dengan “operasi pindah rumah”-nya Soeharto. Sinyalemen ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan berikut ini.
Pertama, pertanyaan awam yang sering muncul atas pemilu legislatif kemarin adalah bagaimana kemenangan Partai Demokrat bisa mencapai 300% dan mengalahkan partai-partai yang secara tradisional memiliki struktur partai yang luas seperti Golkar dan PDIP. Apalagi mereka banyak memenangi sejumlah Pilkada di berbagai daerah.
Belum lagi jumlah anggota mereka cukup besar – yang direpresentasikan melalui kartu anggota yang tercacat. Bahkan dalam konteks kemenangan Barrack “the fenomenont” Obama sekalipun lompatan berskala tersebut tidak terjadi. Padahal Partai Golkar dan PDI Perjuangan adalah partai yang memiliki kader dan pemilih fanatik. Ini jauh dari apa yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Apa yang membuat Demokrat mampu melampaui semua fakta ini?
Kedua, kemenangan Partai Demokrat kali ini seperti mistycal process (proses yang tidak biasa) dalam suatu kontestasi. Di saat partai-partai menyebarkan para saksinya untuk mengawal perolehan suara mereka di TPS, Partai Demokrat malah mengalami kesulitan pembiayaan saksi. Tetapi faktanya mereka mendulang banyak suara di banyak daerah. Ini tentu saja bukan hal yang biasa. Ibarat kata, Partai Demokrat tak ubahnya sebuah outlet. Outlet bekerja tanpa pembeli harus tahu di mana pabrik tempat berproduksinya berada.
Ketiga, kemenangan Partai Demokrat acap kali dianalogkan sebagai kemenangan figuritas SBY. Banyak yang menyatakan figur SBY-lah yang mendongkrak perolehan suara Demokrat. Tanpa SBY Demokrat tidak akan jadi apa-apa. Selain itu, dalih kinerja pemerintahan yang baik hingga argumen sistem presidensial yang memungkinkan partai penguasa untuk mendulang suara, kerap dilontarkan oleh banyak kalangan. Ini sebenarnya terbantahkan. Figur seseorang hanya mampu mendongkrak perolehan suara maksimal lima persen saja. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Kinerja pemerintahan SBY pun sesungguhnya tidak berisi nilai positif selalu. Banyak lembaga dan pengamat yang memproyeksikan angka pengangguran tahun 2009 akan naik kembali. Rakyat juga kecewa karena janji pendidikan gratis ternyata hanya tidak bayar SPP saja. Sementara buku, seragam, uang bangunan, dan lainnya tetap harus membayar. Argumen sistem presidensial juga terbantahkan dengan sistem multipartai yang dianut oleh negara kita. Partai incumbent bisa mendulang suara sangat signifikan hanya jika sistem yang dianut adalah sistem dwi partai.
Siskamling sebagai Kontra Operasi
Semua bentuk operasi tentu saja melibatkan masyarakat, baik sebagai subjek atau sebagai objek dari operasi tersebut. Upaya untuk mendeteksi suatu operasi di dalam masyarakat bisa dilihat dari kelompok-kelompok yang beroperasi didalamnya. Dalam dunia intelijen, ini biasa disebut ‘sel independen’. Dalam operasi dengan skala yang massif seperti Total War sekalipun – atau yang dikenal dengan Perang Semesta – masyarakat selalu menjadi basis utama. Contoh paling pas untuk hal ini adalah pengalaman Ernesto Che Guevara di Kuba dan Bolivia. Che berhasil di Kuba karena dukungan luas masyarakat tetapi di Bolivia menemui kegagalan karena kecurigaan masyarakat terhadap orang asing seperti Che.
Ahli operasi lainnya adalah Mao Tse Tung. Selama perang revolusioner di China, Mao menganut prinsip ikan dan air. Prinsip digunakan untuk meluaskan pengaruhnya di masyarakat China saat itu. Untuk menekan kelompok Chiang Kai Sek, kader partai yang dipimpin Mao bergerak bagaikan ikan di dalam air. Semakin luas cakupan air, semakin luas dan leluasa pula kader bergerak melawan kelompok lawan. Yang dimaksud dengan air oleh Mao Tse Tung adalah masyarakat. Ini artinya partai harus membaur dengan masyarakat di mana mereka berada.
Di kemudian hari doktrin operasi Mao Tse Tung ini diadopsi oleh banyak partai politik, operasi intelijen dan counter insurgency di berbagai tempat di dunia guna memenangkan pengaruhnya di masyarakat. Dalam membangun unit khusus partai, harus mengumpamakan dirinya sebagai ikan dalam air. Yang dimaksud dengan ikan adalah sel-sel kader, sedangkan air adalah masyarakat di dalam konteks negara bangsa. Agar ikan dapat berenang dengan leluasa ke segala arah, maka cakupan airnya harus luas.
Dalam konteks memerangi operasi intelijen yang mungkin terjadi dalam pemilu kali ini, doktrin Mao Tse Tung harus dibalik aplikasinya. Doktrin ini harus dijalankan melalui upaya mempersempit dan mengeringkan kolam air sehingga ikan bisa ditangkap. Agar dapat melakukan hal tersebut, perlu dikenali bagaimana karakteristik ”sang ikan” dan bagaimana pula karakteristik ”airnya”. Inilah satu aspek penting dalam memerangi operasi intelijen (counter intelligence) secara komprehensif.
Guna mempersempit dan mengeringkan kolam air, salah satu aktor pentingnya adalah aparat pemerintahan dan masyarakat pemilih. Keterlibatan aparat pemerintahan terutama di level bawah dan masyarakat pemilih sangat krusial. Ini dikarenakan operasi intelijen mampu memanipulasi kesadaran masyarakat pemilih tanpa ada reaksi dari basis dukungan partai politik. Pengalaman beberapa basis dukungan partai politik yang secara tradisional mendukung partai politik tertentu dalam sekejap patah dan terbantahkan. Seperti di Ponjong, Gunung Kidul, yang sejak dari Orde Lama, Orde Baru sampai pemilu 2004 selalu mendukung PDI Perjuangan (termasuk PNI dan PDI), tiba-tiba dalam pemilu legislatif 2009 dimenangkan oleh Partai Demokrat.
Menghadapi taktik operasi intelijen, yang menjadi titik krusial adalah membangun kesadaran di level bawah. Maksudnya, tanggung jawab tidak hanya terletak pada para fungsionaris partai politik dan tim sukses kandidat. Lebih dari itu tanggung jawab aparat pemerintahan di level bawah serta masyarakat pemilih adalah yang paling utama dan vital. Tugas dari para kader partai adalah melakukan kooordinasi dan konsolidasi dengan mereka semua, terutama pada saat menjelang hari H.
Aparat pemerintahan bawah yang dimaksud di sini adalah aparat di tingkat kabupaten/kota, kecamatan sampai kelurahan/desa yang memiliki afiliasi politik yang jelas. Afiliasi politik sangat menentukan karena kepala pemerintahan adalah jabatan politik yang berangkat dari basis dukungan partai politik. Dengan formasi war of position seperti itulah counter intelligence yang terencana, terstruktur dan terpusat dapat dihadang.
Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat pemilih adalah pemilih yang secara sukarela dan sadar membangun jaringan relawan pada tingkat TPS-TPS. Mereka juga secara organis membangun suatu Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di lingkungannya masing-masing. Pola yang selama ini akrab dalam pengalaman politik Indonesia adalah posko dan ronda beberapa hari menjelang hari pencontrengan sebagai bentuk pusat kordinasi dan peringatan dini terhadap ancaman demokrasi.
Keterlibatan mereka semua ini dimaksudkan agar bisa sedini mungkin mendeteksi kehadiran orang-orang yang diduga terkait dengan operasi hitam pemenangan salah satu kandidat di lingkungannya. Jika ini terjadi, tindakan selanjutnya adalah melaporkan temuan yang ada kepada Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Tim Kampanye Nasional, serta Kepolisian.
Hal lain yang bisa dilakukan untuk menghadapi operasi gelap pemenangan kandidat adalah strategi memberdayakan otoritas administratif. Dalam konteks masalah ini, jaringan relawan hendaknya bisa bekerja sama menyediakan data pemilih tetap dan data kependudukan dari semua orang yang ada di dalam wilayah administratif tersebut. Otoritas administrasi yang dimaksud di sini adalah pemerintahan kelurahan/desa.
Memaksimalkan war of position aparat pemerintahan bawah dan jaringan relawan akan mengefektifkan peran dalam mencari dan mendapatkan informasi dibandingkan struktur timkamnas atau partai politik. Untuk itu, sudah sewajarnya bila timkamnas dan parpol pendukung di level pusat, provinsi dan kabupaten/kota memperkuat serta memberi dukungan kepada aparat pemerintahan bawah dan jaringan relawan guna memerangi operasi intelijen sesuai dengan kapasitasnya.
Peran aparat pemerintahan bawah dan jaringan relawan dalam counter intelligence merupakan hal vital. Tanpa partisipasi mereka, upaya menghadang potensi kecurangan pemilu presiden akan mengalami kegagalan. Bila kecurangan terjadi dalam pemilihan presiden 8 Juli nanti, tentu saja hal itu akan mencederai demokrasi dan politik di Indonesia.
Memang, sistem pemilu pasca reformasi sudah transparan dan dijalankan oleh KPU sebagai lembaga independen. Ini berbeda dengan masa Orde Baru dulu di mana pemilu dijalankan oleh pemerintah. Bahkan secara nyata TNI, Polri dan PNS tidak boleh lagi berpolitik untuk mendukung salah satu partai. Namun itu tidak berarti kemungkinan “kecurangan” yang dilakukan lewat operasi gelap tidak bisa dilakukan oleh mereka yang tengah memegang kendali kekuasaan!
Penulis adalah Alumnus Defence and Security Studies ITB – Cranfield University UK
Merayakan Hari Film Nasional 2024, Arif Brata Ajak Penonton ke Bioskop Menyaksikan Keluar Main 1994
Dua hari yang lalu, tepatnya 30 Maret 2024 diperingati sebagai Hari Film Nasional, sebuah kesempatan untuk merayakan dan mengapresiasi keberagaman film Indonesia.
