TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Aturan soal Kuota Haji Perlu Direvisi
Selain itu, ia juga akan memperbaiki sistem e-hajj.

VIVA.co.id – Jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, baru saja melaksanakan wukuf di Arafah pada Minggu 11 September 2016. Wukuf sebagai puncak seluruh rangkaian ibadah haji dimulai setelah tergelincir Matahari hingga terbenam Matahari.

Setelah wukuf, Jemaah haji akan melakukan prosesi berikutnya, seperti bermalam di Mina, tahalul (mencukur rambut), lempar jumrah hingga melakukan Thawaf Wada', atau thawaf perpisahan sebelum pulang ke negaranya masing-masing.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin mengatakan, sejauh ini, penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar. Baik mulai dari keberangkatan, penginapan, katering hingga bus yang menjadi transportasi selama jemaah menunaikan ibadah haji.

Meski demikian, ia tak menyangkal, jika masih ada bolong di sana sini. Meski secara keseluruhan persoalan teknis itu tak mengganggu, Menag mengaku menaruh perhatian dan berjanji akan memperbaiki kondisi tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya terus mengusahakan, agar ada penambahan kuota haji bagi Indonesia. Ia akan mendesak Pemerintah Saudi Arabia, agar merevisi aturan perihal penetapan kuota yang sudah dianggap tak relevan.

Selain itu, dia juga akan memperbaiki sistem e-hajj (sistem haji elektronik), untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji.  

Demikian, penuturan pria yang menjabat sebagai Ketua Amirul Hajj ini kepada VIVA.co.id. Wawancara dilakukan di Ruang VIP Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Minggu 4 September 2016, sesaat sebelum Menag terbang ke Tanah Suci. 

Sebenarnya apa latar belakang penunjukkan Amirul Hajj? 

Amirul Hajj itu adalah ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Saudi Arabia terhadap semua negara yang mengirimkan warga negaranya untuk berhaji, tak terkecuali Indonesia.

Maksudnya?

Jadi, dalam Taklimatul Hajj itu ada klausul bahwa setiap negara harus menunjuk siapa yang menjadi Amirul Hajj. Artinya, siapa yang bertanggung jawab secara keseluruhan terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji, mulai tahap persiapannya, pelaksanaannya, dan seterusnya. Itulah, makanya setiap tahun Indonesia membentuk Amirul Hajj, yang kemudian menunjuk Menteri Agama sebagai Ketua Amirul Hajj.

Selain Anda, siapa saja yang menjadi Amirul Hajj?

Amirul Hajj, terdiri dari ulama-ulama kita, yang beberapa di antara mereka adalah pimpinan lembaga, atau ormas-ormas Islam di Indonesia.

Lalu, apa tugas dan fungsi Amirul Hajj? 

Dia bertanggung jawab atas seluruh jemaah haji Indonesia di sana, termasuk juga melakukan koordinasi dan komunikasi kepada semua petugas haji, agar semua persiapan, penyelenggaraan, dan semua pelaksanaan ibadah haji di sana sesuai dengan harapan.

Selain itu?

Amirul Hajj secara kolektif bertugas membangun komunikasi dengan memenuhi undangan-undangan Pemerintah Saudi Arabia, termasuk juga dari Muasasah, baik Muasasah Asia Tenggara, maupun Muasasah Adilah yang ada di Madinah, dan sejumlah pihak otoritatif di Pemerintahan Saudi Arabia, dan beberapa misi, atau petugas haji dari negara-negara lain.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, apa juga dibahas soal keinginan Indonesia menambah kuota haji?

Tentu itu, nanti bagian yang akan kita sampaikan. Bagaimana pendekatan proporsionalitas berdasarkan jumlah umat muslim di setiap negara yang dijadikan acuan Pemerintah Saudi Arabia selama ini dalam menentukan kuota di sejumlah negara, mungkin sudah perlu direvisi kembali. Jadi, itu mungkin perlu diperbaiki lagi, karena itu sudah tidak relevan lagi. 

Buktinya?

Ada negara-negara yang tidak bisa menyerap secara maksimal kuota-kuota yang ada pada mereka. Tetapi, di sisi lain ada negara-negara lain, jangankan tidak terserap, bahkan antreannya itu sampai puluhan tahun. Jadi, perlu ada ketentuan baru. Misalnya, mungkinkah kuota-kuota yang tidak terserap maksimal itu bisa dilimpahkan, atau diserahkan kepada negara-negara yang memang antreannya panjang sekali, sehingga kemudian ada keseimbangan baru dalam pemanfaatan kuota ini.

Jadi, itu menjadi salah satu agenda Anda?

Iya, tentu. Bahkan ,itu tidak hanya dilakukan pada tahun ini. Setiap tahun, sejak 2014, sejak saya menjadi menteri.

Sejauh ini, bagaimana proses pelaksanaan haji secara keseluruhan?

Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur dari tahun ke tahun, minimal dua tahun belakangan ini penyelenggaraan haji di Indonesia trennya membaik. Itu terbukti, dengan angka indeks tingkat kepuasan jemaah kita yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, angkanya naik dan kita harapkan tahun ini pun bisa naik. Dan, kita juga menerima banyak apresias,i tidak hanya dari jemaah haji kita sendiri, tetapi juga dari Tim Pengawas yang di Dewan Perwakilan Daerah yang di Dewan Perwakilan Rakyat RI itu juga ada peningkatan. 

Sebenarnya, apa yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan haji?

Dari waktu ke waktu, tentu masalahnya berbeda-beda, karena manajemen haji ini kan terus berubah dan berkembang. Yang harus dipahami terlebih dahulu adalah selain Indonesia itu sebagai negara penyumbang jemaah haji terbesar di dunia, penyelenggaraan haji itu sendiri berada di luar negeri, bukan di negeri kita. Ini yang orang sering lupa.

Karena ini gawenya negara orang, tentu regulasinya, budayanya, tradisinya berbeda. Itu dulu harus dipahami. Sehingga, pemerintah selaku penyelenggara juga memiliki keterbatasan dan tidak bisa leluasa untuk mengeksekusi apa yang bisa dilakukan. Karena, kebijakan-kebijakannya itu tidak berada pada tangan kita, dan kita harus tunduk dan patuh kepada kebijakan Kerajaan Saudi Arabia.

Selain itu?

Jemaah haji kita dari tahun ke tahun itu berbeda-beda orangnya. Jadi, tahun ini tidak kurang dari 98,4 persen dari total kuota kita yang naik haji adalah orang yang pertama kali berhaji. Kuota kita kan 155.200 yang reguler, selain itu ada 13.600 itu yang khusus. Paling sekitar 2484 orang yang sudah pernah berhaji. Artinya, jemaah haji kita itu juga baru pertama kali, bahkan jangankan ke luar negeri keluar dari kabupatennya aja banyak yang belum pernah.

Dampaknya?

Disparitas, atau kesenjangan dari karakteristik dari jemaah haji kita sangat tinggi. Ada yang belasan kali, atau beberapa kali pergi ke luar negeri, dan ada juga orang yang belum pernah pergi ke luar negeri. Ada belasan, bahkan puluhan orang yang bisa berbahasa internasional, dan banyak sekali orang yang tidak bisa. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja, bahkan banyak yang tidak bisa. Nah, ini sangat penting dipahami kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji itu.

Jemaah saat menyimak khotbah wukuf oleh Menteri Agama sekaligus amirulhaj (pemimpin jemaah haji), Lukman Hakim Saifuddin, di Padang Arafah, Minggu 11 September 2016.

Tapi antrean orang yang mau naik haji masih panjang?

Sejak dua tahun yang lalu, memang ada masalah kuota terbatas dan ada kesenjangan antara kuota yang terbatas itu dengan animo masyarakat yang ingin berhaji. Sehingga, tidak terhindarkan antrean masa tunggu begitu panjang. Nah, ini problem utama. Jadi, kuota yang tersedia itu tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat yang ingin berhaji.

Kedua, tahun ini secara spesifik problem utama itu pada penerapan e-hajj. Untuk diketahui, e-hajj itu adalah sistem di mana seluruh data-data terkait dengan jemaah haji itu terhimpun di dalam satu paket berbasis elektronik. Jadi, si-fulan nomer paspornya berapa, kloternya berapa, dan dari negara mana, hotelnya selama di Mekah di mana, hotel selama di Madinah di mana, katering yang melayani selama di Mekah siapa, katering yang melayani selama di Madinah itu siapa. Kemudian, Nagobah, atau busnya kalau dia mendarat di Mekah pakai bus apa, kalau dari Mekah ke Jeddah itu pakai bis apa. Semuanya itu dalam satu paket dan itu menjadi syarat keluarnya visa, itu sistem e-hajj. Nah, sistem E-hajj ini perlu diketahui. Sistem E-hajj ini tidak semua menggunakan sistem E-hajj. Dua tahun terakhir ini, Indonesia menjadi pilot project (proyek percontohan) sistem e-hajj ini.

Apa yang membuat Indonesia menjadi pilot project?

Karena, Indonesia dinilai oleh Kerajaan Saudi Arabia sebagai negara yang memiliki jemaah terbesar di dunia dan yang paling baik manajemen pengelolaan ibadah hajinya di dunia. Itu eksplisit dinyatakan oleh Pemerintah Saudi Arabia.

Lalu, bagaimana hasilnya?

Nah, sebagai sistem yang baru tentu mengalami trial and error. Tidak hanya sistemnya, karena Saudi Arabia sendiri kan masih mencari pola dalam sistemnya, tapi kita kan selaku yang melaksanakan sistem ini pun juga perlu adjustment, penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini yang menimbulkan persoalan baru. Karena E-hajj itu pemaketan data-data jemaah itu menjadi syarat keluar tidaknya visa. Ini kan sistemnya online. Setelah kita masukan data dan kita entry, di sana itu ada dua kali verifikasi institusi ada Mohaj (Ministery of Hajj) ada Mofaa (Ministery of Foreign of affair) atau Kemenlunya. Nah, sistem online ini kan kita tahu juga gimana teknologi, kadang-kadang hank kadang-kadang bener kan, kadang-kadang barkodenya tidak terbacalah, apalagi ini pakai i-reader yang sangat sensitif. Jadi, ini memang masih trial and error

Mengapa Indonesia bersedia jadi proyek percontohan?

Karena, kita merasa dengan diberlakukan sistem e-hajj itu sangat menguntungkan kita. Kalau sistem ini sudah benar, ini akan dapat sangat membantu dengan cepat sekali dalam pengurusan paspor dan visa jemaah kita. 

Ini yang menyebabkan kemarin jemaah kita sempat terlambat visanya?

Tahun ini, problem visa itu sebenarnya kita sudah mengantisipasi dari tahun lalu. Tahun ini, kita mencoba sistem awal bil awal dan akhir bil akhir dalam pengurusan visa. Artinya apa, sengaja kita bagi jemaah yang sangat banyak ini kita bagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang awal itu, kloter-kloter awal dan gelombang kedua itu kloter-kloter akhir.

Pengurusan visa itu kita prioritaskan untuk mereka yang berangkat di kloter-kloter awal. Sehingga, konfigurasi kloter oleh kementerian tingkat kabupaten/kota itu sudah terformat sesuai dengan siapa yang lebih cepat melakukan pelunasan biaya haji, maka dialah yang diurus terlebih dahulu dan kloternya berada pada kloter-kloter awal.

Nah, yang terjadi di Sumedang, Sukabumi, dan Kuningan kemarin itu, yang oleh media dikatakan adanya jemaah haji yang terlambat, atau bahkan tertunda keberangkatannya karena visanya belum selesai itu sebenarnya tidak benar. Yang terjadi sesungguhnya adalah, ada jemaah yang semestinya berangkat di gelombang kedua, dia minta pindah untuk berangkat ke gelombang pertama, dan tentu itu sebuah problem. 

Selain itu?

Ada juga kasus lain. Misalnya, sistem pelunasan haji itu kan orang harus setoran awal sebesar Rp25 juta. Setelah setoran awal orang itu akan mendapatkan nomer porsi. Setelah mendapatkan nomer porsi untuk menentukan iya bahwa si-fulan berangkat tahun ini, maka dia harus melakukan pelunasan pembayaran ongkos berhaji. Nah, orang diberikan kesempatan dua tahap untuk melunasi setoran awal tadi. Kalau dia pelunasannya di tahap awal, maka hampir bisa dipastikan dia berangkatnya berada di gelombang pertama. Tapi kalau dia pelunasannya di tahap kedua, maka bisa dipastikan dia berangkat di gelombang kedua atau di kloter-kloter akhir. 

Nah, yang sering terjadi, ada sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ketua kelompok pembimbingnya sudah pernah berhaji, karena umumnya pembimbing itu sudah pernah pengalaman dan berhaji, maka kebijakan kita tahap pertama itu adalah yang belum pernah berhaji sama sekali, karena melihat antrean yang panjang itu. Oleh karenanya, pembimbing itu berada di gelombang kedua. Ketika jemaahnya berada di kloter-kloter pertama dan pembimbingnya berada di gelombang kedua, ini yang menimbulkan problem, yaitu pembimbingnya ingin maju. Atau, karena solider dengan pembimbingnya, jemaah yang tadinya sudah dijadwalkan berangkat di gelombang pertama minta mundur semua, biar bareng sama pembimbingnya. Dan, enggak tanggung-tanggung, yang minta mundur itu ada 116 jamaah yang minta mundur semua. Nah, ini kalau kosong kan harus segera diisi. Lalu, terjadilah distorsi informasi, bahwa mereka tidak bisa berangkat karena visanya belum keluar. Padahal, yang sebenarnya memang dia dijadwalkan berangkat di gelombang kedua, dan memang belum waktunya untuk berangkat. Bukan tidak berangkat karena visanya belum keluar, tetapi memang belum waktunya berangkat.

Kemenag dinilai kurang tegas terkait masalah ini. Tanggapan Anda?

Memang ada yang mengatakan itu terjadi karena ketidaktegasan kita. Karena begini, kita menyerahkan pengaturan itu kepada Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota, karena merekalah yang paling tahu formasi kloter. Jadi, pengelompokan kloter itu memang mereka yang paling tahu di sana. Tapi kan kita juga tahu, bahwa di kabupaten/kota itu juga banyak 'penggede' macem-macemlah, ya tokoh masyarakat, ulama ini, kiai ini, atau pejabat ini, pejabat itu yang minta duluan, minta ini diubah dan lain sebagainya. Jadi, konfigurasi kloter itu bisa berubah karena hal-hal seperti yang tadi itu. 

Lalu, bagaimana solusinya ke depan?

Ini menjadi salah satu bagian yang harus kita perbaiki. Ke depan, memang harus ada ketegasan apapun alasannya kloter itu tidak bisa diubah-ubah, karena itu berdampak sistemik seperti sekarang ini. Jadi, ini problem utama haji tahun ini.

Selain soal visa?

Yang lain, Alhamdulillah boleh dikatakan tidak ada masalah yang cukup berarti. Hotel-hotel yang berada di Madinah semuanya berada dalam radius Markaziyah, radius yang tidak lebih dari 650 meter dari Masjid Nabawi. Kenapa kita pilih di radius 650 meter, karena jemaah kita selama di Madinah seluruhnya melakukan Arbain salat lima waktu di Nabawi sehingga mereka harus bisa cepat mengakses ke Masjid Nabawi. Dan, semuanya hotel di sana Bintang Tiga standarnya. Di Mekah juga seperti itu. Alhamdulillah hotelnya baik, katering juga Alhamdullillah sejauh ini tidak ada complain. Bahkan beberapa jemaah juga mengapresiasi, anggota DPD RI mengapresiasi, anggota DPR yang melakukan pengawasan kemarin juga mengapresiasi. Apresiasi juga terkait dengan katering. Bus, atau Naqobah itu juga diapresiasi. Karena, bus ini juga kita upgrade. 

Maksudnya?

Alhamdulillah bus Mekkah - Madinah, Jeddah - Mekkah, Mekkah Jeddah itu semuanya sudah kita upgrade dengan bus-bus yang bagus-bagus dan baru-baru. Yang masih berpotensi bermasalah itu adalah bus ketika di Masyair, dari Mekkah ke Arofah, lalu dari Arofah ke Mina melalui Musdalifah karena ini busnya ini Bi Qur'ah (diundi). Naqobah itu kaya organdanya di Indonesia. Jadi, perusahaan bus yang ada di Saudi Arabia itu punya anggota. Anggotanya itu ada yang bagus-bagus busnya, tetapi ada juga busnya yang kondisinya sudah tua. 

Di Madinah, masih ada pemondokan haji yang terpisah dari rombongan kloternya. Tanggapan Anda?

Hal itu, tentu sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Itu yang saya katakan tadi bagian dari kompleksitas. Jadi gini, satu kloter itu jumlah jemaahnya berkisar antara 350 sampai 450 jemaah. Satu kali berangkat itu, juga tergantung jenis pesawatnya, apakah pesawat jenis Air bus, 777, Boeing 747, kan itu juga berbeda dan sangat beragam kapasitasnya.

Hotel-hotel itu kan juga kapasitasnya beragam juga, tidak ada yang langsung, kemudian sesuai dengan jumlah kloter. Jadi, itu sesuatu hal yang tidak terhindarkan, dalam satu hotel terdiri dari beberapa kloter, atau bisa juga satu kloter terdiri dari beberapa hotel. Karena, tidak mungkin juga selalu bisa pas. Ya, ada sih yang bisa pas, satu kloter berkumpul di satu hotel, kalau kapasitas hotelnya itu melebihi dari kapasitas kloter itu. Tetapi, kalau kapasitas hotelnya hanya 300 misalnya, dan tidak ada satu pesawat yang kurang dari 300. Karena, kapasitas pesawat kan ada yang 350, 400, tentu ada saja masalah seperti itu.

Apa yang akan Anda lakukan supaya itu tidak terjadi?

Jadi, yang paling mungkin bisa kita upayakan adalah jaraknya kita perkecil, atau sedekat mungkin. Sehingga, kemudian komunikasi ketua kloter, ketua rombongan, kemudian tim rombongan, itu tidak terlalu menyulitkan kalau jaraknya dekat.

Di Armina, ada keluhan dari jemaah haji kita terkait fasilitas penyejuk udara. Pemerintah Saudi Arabia tidak mau memberikan, dengan alasan ketersediaan pasokan listrik. Tanggapan Anda?

Betul. Sebenarnya sejak tahun lalu, saya sudah bicarakan ini. Bahkan, saya bersurat bahwa sebaiknya Pemerintah Arab Saudi, sudah membangun tak hanya tenda permanen di Arafah, tetapi juga membangun listrik berdaya besar yang permanen, sehingga pasokan listrik itu tidak hanya terbatas, tetapi memang bisa untuk kebutuhan yang besar. Tanpa itu, sulit kita merasakan kenyamanan.

Artinya, sebenarnya Anda sudah menyampaikan hal itu?

Iya. Bahkan, saya sudah mengirim surat usulan itu kepada Pemerintah Saudi Arabia. Saya juga menunggu kabar usulan saya itu. Mudah-mudahan semua ke depan bisa semakin membaik. (asp)

TERKAIT
TUTUP