TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Saya Bukan Penjual Mimpi dan Janji
Baginya, Banten akan jadi kota metropolitan baru.

VIVA.co.id - Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 15 Februari 2017 ini. Salah satu calon yang turut dalam kontestasi, petahana Rano Karno.

Pemeran Si Doel dalam sinetron "Si Doel Anak Sekolahan" itu berpasangan dengan Embay Mulya Syarif. Pasangan ini diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem.

Sekitar dua minggu lagi atau tepatnya 17 hari lagi dari sekarang, Senin, 30 Januari 2017, pemungutan suara akan dilaksanakan. Menarik diketahui bagaimana persiapan yang sudah dilakukan Rano.

Dalam kesempatan wawancara dengan wartawan VIVA.co.id, Minggu, 22 Januari 2017, Rano mengungkapkan banyak hal. Mulai dari persiapannya dalam memenangkan kursi gubernur, problematika masyarakat, dan pandangannya ke depan terhadap Banten, sampai pada awal mula ia terjun ke politik.

Sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rano menilai Banten memiliki potensi yang begitu strategis. Pria kelahiran Jakarta, 8 Oktober 1960 itu meyakini Banten dan juga warganya dapat meraih masa depan yang lebih baik dan maju dalam semua segi kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur.

Tak lupa, Rano juga menjawab tuduhan PKI yang mengarah padanya. Selain itu, ia membeberkan perasaannya saat dipercaya membacakan dedication of life Bung Karno oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada HUT PDI P ke-44 beberapa waktu lalu.

Berikut wawancara lengkap kami dengan Rano Karno:

Bagaimana kabar Anda?

Alhamdulillah sehat, setelah cuti jadi gubernur dan setelah berhenti jadi gubernur, Insya Allah sehat semua.

Siap menghadapi kompetisi dalam Pilgub mendatang?

Ya, makin fokuslah pastinya, dan juga sisa waktu tinggal dua minggu lagi menuju tanggal 15 Februari. Alhamdulillah makin fokuslah untuk bergerak meyakinkan masyarakat Banten.

Sejauh ini, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk Pilkada?

Tentu kita berangkat dari konsep yang kita tuangkan dalam visi misi. Bahasa yang bisa saya globalkan dari delapan program unggulan yang memang kita tawarkan adalah meneruskan pembangunan Provinsi Banten. Artinya begini, dari panjang jalan Provinsi Banten yang hampir mencapai 758 ribu kilometer, sisanya itu tinggal 20 persen lagi dan kita menargetkan dalam waktu dua tahun insya Allah selesai. Nah, artinya infrastruktur memang menjadi salah satu isu yang memang utama saya lepaskan (munculkan), karena Provinsi Banten ini kan sebenarnya provinsi industri.

Yang namanya provinsi industri ini kan membutuhkan infrastruktur yang kuat, yang solid, yang punya kualitas yang baik. Jadi bukan hanya membuat jalan saja, tapi dalam waktu 6 bulan sudah hancur lagi, tidak bisa seperti itu. Jadi struktur jalan itu ya harus mempunyai pondasi yang kuat, memang membutuhkan biaya yang besar juga. Artinya, kalau kita memiliki konsep struktur pondasi yang kuat, katakanlah bisa bertahan sampai 10 tahun, itu akan lebih baik, meskipun biaya yang dikeluarkan lebih mahal.

Kemudian, pendidikan. Provinsi Banten ini telah dilimpahkan wewenang tentang SMA dan SMK. Nah, sekarang ini kita akan fokus untuk membangun SMA dan SMK, terutama SMK ya, SMK-nya akan kita lebih fokuskan. Karena kembali lagi saya katakan, Banten ini sebagai provinsi industri tentunya membutuhkan tenaga-tenaga yang memiliki skill. Tetapi memang saat ini range antara SMK yang ada dengan jumlah industri yang ada sekarang itu masih terlalu jauh jaraknya, nah ini yang harus dan kita perdekat. Sebelumnya, kalau waktu itu anggarannya cuma Rp400 miliar, tahun ini saya sudah anggarkan sebesar Rp1,2 triliun. Itu artinya fokus kita terhadap sektor pendidikan itu sangat, sangat, sangat, dan sangat besar.

Yang lainnya tentu kesehatan juga menjadi fokus kita tentunya. Memang Banten ini adalah provinsi baru, baru 16 tahun menjadi provinsi. Cuma saya tidak suka bersembunyi pada sebuah kebaruan itu, yang kemudian menjadi alasan pembangunan itu menjadi terlambat, tidak. Kita sekarang itu baru memiliki RSUD itu tiga RSUD, pertama itu di Kota Tangerang, dua itu di Kota Serang. Dan ketiga yang baru dibangun itu di wilayah selatan, di Malimping. Dan itu sebetulnya masih kurang. Minimal, karena kita itu ada delapan kabupaten/kota, minimal di delapan kabupaten/kota harusnya ada rumah sakit umum daerah. Sehingga jika masyarakat sakit itu tidak jauh mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tapi ini kembali lagi saya katakan, Banten itu sangat luas sekali, kadang-kadang masyarakat itu tidak ngeh dengan luasnya wilayah Banten. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang berpikiran banten itu hanya Tangerang atau Kota Serang saja, tidak. Banten ini ada delapan kabupaten/kota dari mulai Kota Tangerang, Tengerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak, dan sangat luas sekali. Dan memang skala prioritas itu kemarin wilayah utara, utara itu ya Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, kemudian Cilegon, dan wilayah selatan, maaf agak terabaikan. Nah, sekarang saya akan memfokuskan di wilayah Selatan. Untuk apa, agar bisa menyeimbangkan pembangunan dan tentu bisa menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.

Banten itu orang mungkin tidak menyangka,  jumlah populasinya sudah 12 juta orang, dan peningkatan penduduk tiap tahun itu 2,1 persen. Karena memang Banten itu sebenarnya menjadi provinsi favorit orang untuk tinggal di sini.

Perumahan di Provinsi Banten ini sekarang banyaknya sudah luar biasa, bahkan kereta dari Jakarta ke stasiun Maja itu akan dilanjutkan pembangunannya, di atas lahan sekitar 18 ribu hektar, diasumsikan  1,5 juta orang akan tinggal di sana. Nah karena itu, reaktivasi kereta double track sudah sampai ke Maja, sudah sampai ke Rangkas Bitung, artinya ini adalah potensi logistik Banten akan bergerak. Jadi melihat Banten adalah melihat masa depan. Tapi melihat Banten itu harus dipersiapkan dari sekarang, tidak bisa begitu kita persiapkan, baru masyarakat dilibatkan, itu tidak bisa. Dari awal masyarakat harus tahu. Oleh karena itu saya terbuka, saya transparan.

Sejak dua tahun lalu, saya sudah sampaikan Tol Serang–Panimbang akan dibangun oleh pemerintah pusat. Masyarakat Banten dulu itu ragu apakah benar Serang–Panimbang akan ditembus oleh tol. Dan saya sampaikan ketika itu, iya, kita akan membangun tol di sini.

Dan sekarang saya harus katakan, beberapa waktu lalu, pemenang lelangnya sudah diputuskan, dan mungkin dalam waktu satu atau dua bulan ke depan proses pembebasan lahan sudah mulai, walaupun belum semuanya, karena itu panjangnya hampir 84 km. Nah, itu dilakukan untuk menunjang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Anda bisa bayangkan, Banten ini mendapat kawasan ekonomi khusus dan pariwisata, karena memang selain potensi ekonomi dari industri, potensi pariwisata di Banten itu luar biasa, tapi sekali lagi saya katakan, pariwisata itu tidak akan mungkin kita tingkatkan, kecuali dengan infrastruktur yang memadai dan kuat.

Nah, kembali lagi saya katakan. Infrastruktur ini bukan hanya jembatan, bukan hanya jalan, dan bukan hanya bendungan, tapi IT juga adalah bagian dari infrastruktur yang harus kita persiapkan juga. Orang tidak akan nyaman jika dia berlibur kalau tidak bisa mengakses internet, email atau website, nah jaringan-jaringan ini juga sedang kita siapkan semua, kita sudah kerjasama dengan instansi terkait untuk itu.

Banten sempat menjadi sorotan terkait kesenjangan perkotaan dengan pedalaman, daerah Lebak, misalnya. Bagaimana Anda mengatasi masalah kemiskinan itu, karena fokus Anda lebih banyak pembangunan infrastruktur besar, bukan daerah terpencil?

Iya, saya akui itu. Kembali lagi saya sampaikan bahwa provinsi ini terdiri dari delapan kabupaten/kota. Di setiap kota yang Anda asumsikan cukup baik, sebenarnya masih ada juga kemiskinan, misalnya kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, itu bukannya tidak ada kemiskinan juga di situ, ada juga. Tapi memang kemiskinan di Lebak dan Pandeglang itu disparitasnya sangat terlihat. Nah, ini yang kita harus sama-sama menyelesaikan persoalan ini, jadi harus sama-sama kita imbangi.

Makanya lagi-lagi saya sampaikan, tugas provinsi yang utama adalah melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan kabupaten/kota, walaupun ada juga tugas perbantuan kepada mereka tentunya. Nah, jujur saja kami tidak bisa mengintervensi di kabupaten/kota, karena kabupaten/kota kan punya pimpinan daerah sendiri. Cuma kami punya bantuan anggaran, setiap tahun bantuan Provinsi Banten ke kabupaten/kota sangat besar, walaupun yang namanya bantuan itu tidak menjadi kewajiban karena itu kan sisa anggaran yang ada, tapi kita selalu memprioritaskan itu.

Maaf saya harus contohkan, di Lebak ini ada 318 jembatan gantung yang akan rubuh. Kemampuan Kabupaten Lebak tidak lebih dari 10 jembatan. Kalau kita menunggu 318 jembatan yang mau rubuh itu, berarti kita membutuhkan waktu sekitar 30 tahun baru selesai semuanya dibetulin, dan itu tidak mungkin kan.

Nah, di sini lah provinsi turun, tapi provinsi turun kan juga tidak mungkin sekaligus semua selesai juga, karena kita juga harus bagi ke Pandeglang, dan daerah lain juga. Dan masalah kesenjangan kesejahteraan itu memang sedang kita kejar. Dan memang secara nyata, Banten itu dulu dibangun berdasarkan dekat, bukan berdasarkan pendekatan kultur. Pendekatan karena dekat itu misalnya, ingin membangun pabrik yang dekat dengan Jakarta, ya sudah Tangerang, Banten saja, dan tidak memikirkan yang lainnya, pengolahan limbahnya dan lain sebagainya.

Sungai Cisadane itu dulu tercemar limbah-limbah pabrik, karena dulu yang namanya pabrik pasti semuanya asal membuang limbah cukup di sungai cisadane, tanpa ada treatment. Nah sekarang itu tidak bisa lagi harus lewati treatment dulu, kenapa, karena populasi masyarakat di Banten itu semakin lama semakin bertambah terus kan. Sekarang mereka mau buang limbah ke mana, sementara lahan berkurang karena populasi bertambah itu tadi. Nah, artinya apa, sebagai Pemerintah Provinsi, dia tidak bisa fokus hanya dengan satu kota, berbeda dengan Jakarta.

Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki lima kota administrasi di bawahnya. Gubernur DKI Jakarta kalau melihat pimpinan kotanya tidak benar, hari ini dilantik, besok dipecat itu bisa. Tapi tidak dengan di Banten kan, karena pimpinan kabupaten/kotanya kan dipilih oleh rakyat juga, bukan kepemimpinan administratif yang ditunjuk oleh gubernur seperti Jakarta. Artinya, yang namanya pimpinan kabupaten/kota itu punya wewenang, punya kebijakan masing-masing yang tidak mungkin kita intervensi, tapi tetap kita harus masuk dalam sebuah kewajiban, tapi kan tetap ada lokal wisdom di situ, tapi ini yang terus kita kejar (untuk membangun daerah pedalaman kabupaten/kota).

Sangat bisa terlihat dari data-data yang ada, walaupun indeks pembangunan manusia di Banten itu sangat luar biasa peningkatannya. Ini bukan saya mendeclare, tapi BPS mengatakan pada tahun 2014-2015 kita ada di peringkat 23 nasional, dan sekarang kita ada di peringkat 8 nasional. Nah ini kan kalau kita melihat dari tolak ukur pembangunan itu cukup luar biasa kan peningkatannya. Dan saya ingin katakan, industri di Banten saat ini sedang tertata baik. Dan jujur juga saya ingin katakan, saat ini telah terjadi anomali investasi di Banten dan nasional saat ini, mungkin investasi nasional menurun, tapi investasi di Banten meningkat drastis.

Tahun 2015 saya ditargetkan BKPM agar investasi Banten itu bisa masuk lima besar nasional, kemarin saya tinggalkan di tahun 2016 Banten sudah masuk di tiga besar nasional. Ini yang saya maksud anomali, kok bisa seperti ini. Karena apa? Karena kita bisa meyakinkan investor bahwa perizinan kita permudah, saya sebagai gubernur ketika itu  tidak lagi menandatangani tentang izin, sudah kita limpahkan persoalan itu pada instansi terkait yaitu badan perizinan satu pintu, itu untuk apa, karena sebenarnya masih banyak tugas gubernur di luar itu, jadi ngapain juga gubernur kalau hanya menandatangani izin saja.

Nah, ini singkat kata upaya kita untuk mengejar yang namanya kesenjangan itu tadi. Dan saya punya keyakinan, dengan rencana pembangunan tol Serang–Panimbang yang nantinya akan membelah dua kabupaten yang selama ini mungkin tertinggal yaitu Pandeglang dan Lebak. Saya sangat yakin itu, walaupun ujung tol itu nanti Tanjung Lesung, tapi tengahnya nanti akan membuka itu. Nah, dengan inilah saya memiliki keyakinan.

Makanya kenapa Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo itu memberikan hadiah ke Provinsi Banten hampir 12 proyek nasional. Ini bukan main-main, walaupun mungkin tentu tidak akan selesai dalam waktu lima tahun selesai, Tol Serang–Panimbang, Tol Serpong–Balaraja, Tol Kunciran, termasuk Bandara Soekarno Hatta. Anda kalau dua tahun lalu mendarat di Bandara Soekarno Hatta, selamat datang di Jakarta, tapi sekarang Anda mendarat di Soekarno Hatta, Anda akan disambut selamat datang di Provinsi Banten. Nah, artinya apa, ini bukan hanya pengakuan, tapi ada harapan bagi kita.

Banten ini kalau dikatakan mungkin industri melebihi hampir 100 ribu industri, tapi APBD-nya baru 7 persen dibanding Jakarta. Jakarta itu Rp70 triliun, Banten baru Rp10 triliun, sementara ke Jakarta hanya sekitar 3,5 jam saja loh, disparitasnya terlalu jauh. Artinya apa, artinya Banten tidak didesign secara baik, industrinya di Banten, kantor pusatnya di Jakarta, bangunan di sini, pajak di Jakarta. Kenapa mereka tidak bayar pajak di sini, walaupun kita tetap mendapatkan bagian, tapi bagian itu kan bagi hasil dari pajak kan, tapi kalau ada di sini, kan akan berbeda, dan itu menjadi prioritas kita yang utama juga.

Walaupun ini secara politik, kembali lagi saya katakan, dan harus saya sampaikan. Realita Banten ini masih dua pengamanan, Poldanya dua, yaitu Polda Banten dan Polda Metro Jaya, Pangdamnya juga dua, Pangdam Jaya dan Pangdam Siliwangi. Nah, Anda bisa bayangkan, luas Banten saat ini dengan jumlah populasi masyarakat 12 juta orang, industri nasional di sini ada, pusat listrik negara juga di sini, nah, ini harusnya fokus. Bahkan, yang lebih bahaya sekali, di Banten ini juga masih ada jalur-jalur tikus yang dijadikan pintu masuk selundupan narkoba, dan lain sebagainya, dan kita tidak abaikan itu, Banten juga termasuk wilayah merah untuk itu.

Nah ini kita harus fokus tentang itu. Tapi alhamdulillah pelan-pelan saat ini masyarakat terlibat setelah kita turun mensosialisasikan kepada masyarakat. Eh enggak sanggup nih kita kalau kita tangani Banten ini sendirian, dan Anda masyarakat harus ikut terlibat juga dalam menjaga dan membangun Banten.

Sudah pernah merasakan kursi gubernur. Apa yang membuat Anda kembali mencalonkan diri?

Oke, saya saat ini kembali maju bukan berarti saya tidak puas ya. Begini, secara nyata saya menjadi gubernur itu hanya satu setengah tahun, saya dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 12 Agustus 2015 sebagai gubernur, sebagai Plt sebelumnya, Anda tidak punya wewenang dalam mengeluarkan kebijakan, karena dia mempunyai keterbatasan wewenang. Sebagai gubernur, Anda mempunyai kekuasaan. Artinya bukan kekuasaan yang kemudian Anda bisa sewenang-wenang juga mentang-mentang sudah menjadi gubernur, enggak bisa seperti itu.

Nah, kemudian, 1,5 tahun saya bekerja, saya bekerja tanpa wakil, Anda bisa bayangkan saya bekerja sendiri tanpa wakil yang mendampingi saya, karena memang aturannya demikian, di bawah 18 bulan itu tidak boleh ada wakil. Artinya, saya bekerja sendiri dengan area yang begitu luas, dengan semua problematika yang luar biasa, saya harus membenahi internal, dan saya harus juga memikirkan eksternal, dan itu bukan pekerjaan mudah.

Alhamdulillah, tahun 2014-2015, Provinsi Banten mendapat predikat disklaimer dari BPK. Tahun 2016 saya bisa WTP, dan saya bisa meningkatkan itu. Artinya saya sangat yakin, tahun ini saya bisa WTP, walaupun WTP itu bukan berarti wajar tidak ada temuan, semua WTP itu ada temuan, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Itu artinya ada kredibilitas kita, ada pengakuan bahwa kita memang kerja benar, kerja baik selama ini.

Jujur saya katakan, sejak awal saya jadi Plt, saya melihat situasinya seperti apa, saya mengundang KPK untuk masuk ke Banten. Kita minta KPK bantuin kami benahi ini semua, karena memang yang paling dasar dan ini masalah nasional ya. Pada waktu tahun 2000, waktu awal pemekaran Provinsi Banten dari Provinsi Jawa Barat, verifikasi inventarisasi aset kita itu tidak tercatat dengan baik, dan ini kendala utama. Dan memang kalau diinventarisir, kalau dilakukan pemeriksaan keuangan, problematiknya itu adalah masalah aset. Barangnya di sini, dokumennya di Jawa Barat. Kita cari dokumen di Jawa Barat, Jawa Barat bilang sudah tidak mempunyai dokumen lagi.

Jadi, kenapa saya ingin lanjutkan, saya menganggap saya punya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah konsep. Tentu saja kemampuan ini bukan karena kemampuan individu, tapi juga bekerja sama dengan dewan. Artinya apa, yuk kita lihat yuk, ini yang namanya jalan provinsi dari 758 km, sudah kita kerjakan dengan yang namanya pembangunan tahun jamak, nah sekarang tinggal 20 persen lagi, ayo kita benahi. Nah di sini, ada jalan APBN, ada jalan negara, ada jalan provinsi. Saya jalan negara saya garap.

Ini maaf saya katakan, bukan berarti saya lebih-lebihi banget. Sejak saya jadi Plt, pemerintah pusat agak lebih memikirkan pembangunan di wilayah Banten Selatan. Jujur saja, luar biasa APBN yang masuk ke sana, jalan-jalan negara di wilayah Banten Selatan itu sekarang sudah luar biasa. Sya cerita sedikit pertama kali saya masuk Banten ini, dari Serang ke Malimping sana itu membutuhkan waktu enam jam, dan jalannya juga saya ngeri, tapi sekarang sekitar dua jam sampai ke sana.

Kemudian, untuk sektor pertanian. Wilayah Banten Selatan ini adalah daerah yang memiliki kultur dan lahan pertanian yang luar biasa, berbeda dengan Cilegon, Tangerang. Banten Selatan itu salah satu lumbung beras di sini, sehingga dalam sektor pertaniannya juga kita tingkatkan. Kemarin pemerintah menargetkan kita agar panen beras kita bisa ditingkatkan 1 juta ton tahun ini, saya katakan bisa. Tapi saya minta tolong kepada Menteri Pertanian, tolong bantu irigasi di wilayah saya, tolong bantu pompanisasi di wilayah Banten Selatan juga, karena masyarakat selama ini tadah hujan. Alhamdulillah disanggupi oleh Pak Menteri.

Itu artinya apa, membangun Banten itu butuh peran banyak pihak dan tidak cukup dengan waktu yang pendek. Pekerjaannya masih banyak dan besar dan saya yakin saya mampu menyelesaikan konsep membangun Banten ini.

Punya target Banten akan dijadikan kota apa?

 

Saya yakin Banten ini akan menjadi sebuah kota metropolitan baru. Tinggal bagaimana fokus kita ke depan saja. Kalau kawasan ekonomi Tanjung Lesung itu selesai, saya yakin itu jadi tapi hanya membutuhkan waktu memang, kalau kawasan ekonomi itu jadi, designnya itu sama dengan Qatar, Anda bayangkan saja itu. Di atas lahan 1500 hektar, nanti akan dibangun bandara juga di Panimbang. Nah, designnya sudah ada itu, dan itu kalau jadi nanti luar biasa. Saya katakan itu tidak akan selesai dalam waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Tapi kalau kita fokus, secara legalitas itu betul atau tidak ada lagi perubahan-perubahan kebijakan itu akan terwujud.

 

Saya sampaikan juga, banyak persoalan bagi investor masuk itu mereka mempertanyakan persoalan proteksi hukum, perizinan, dan lain sebagainya. Nah, petunjuk kita adalah BKPM. Karena penting sekali bagaimana meyakinkan investor itu masuk ke sini dengan kemudahan izin dan perlindungan hukum. Karena kemarin Pak Rudiantara sudah bilang juga, Apple akan bangun industri di Banten, itu kerjaan saya tiga tahun yang lalu. Cuma saya kan tidak mau ngomong. Kalau industri itu masuk di sini, memang penyerapan tenaga yang high teknologi kita tidak mungkin di situ, tapi ini memakan investasi yang luar biasa. Itulah salah satu potensi yang saya garap beberapa tahun yang lalu.

Apa program sekarang yang masih jadi PR?

Pemerintah daerah itu bekerja berdasarkan visi misi. Visi misi bagi saya adalah skenario yang dimasukkan dalam RPJMD (Rancangan Pekerjaan Jangka Menengah Daerah). Sebetulnya rancangan kerja tahun kemarin selesai, semua target tercapai, walaupun memang bisa dikatakan sangat terburu-buru, tergesa-gesa.

Saya katakan tadi, saya bekerja itu hanya 1,5 tahun. Ujung pekerjaan saya yang paling menarik adalah membentuk Bank Banten, dan itu masuk dalam RPJMD. Terlepas itu menjadi masalah atau tidak, Bank Banten itu tugas yang diperintahkan oleh Perda untuk dibangun. Itu sama juga membangun jalan. Kalau kemarin saya tidak selesai, gagal saya sebagai pemimpin.

Sekali lagi saya katakan, walaupun ada masalah, itu lain soal ya. Kalau masalah hukum kita boleh debatable masalah itu. Tapi artinya apa, dari rancangan jangka menengah kita sudah selesaikan itu. Infrastruktur juga sudah, walaupun belum tuntas, karena memang kemarin adalah RPJMD untuk lima tahun. Kalau dihitung dari Perda tahun jamak, selama lima tahun anggaran provinsi untuk infrastruktur itu hampir Rp6,2 triliun, tapi memang anggarannya itu per tahun, itu makanya dibilang tahun jamak. Kemudian yang lain-lain sudah, tinggal pembangunan. Artinya apa, untuk melanjutkan konsep besarnya harus mempunyai perencanaan lanjutan.

Program apa yang Anda miliki yang tidak dimiliki kandidat lain? Karena mereka juga menawarkan pembangunan infrastuktur.

Ya, karena memang dasar pembangunan itu ya infrastruktur. Saya itu bukan karakter orang yang bisa menyepelekan orang yang memiliki potensi. Tapi kalau dilihat dari visi misi mereka, saya merasa ada yang salah pandangannya. Dia melihat dulu ketika menjadi wali kota dia bisa melakukan program ini, tapi sebagai seorang pemimpin provinsi enggak bisa melakukan program seperti dia memimpin kota ketika itu. Ini maaf, dia bilang mau mengeluarkan kebijakan masyarakat Banten nanti berobat cukup dengan KTP, bagaimana caranya coba? Orang BPJS saja belum berjalan secara baik kok. Kalau KTP mungkin di kota itu iya, tapi kalau KTP sini berobat di Lebak, itu bagaimana mekanismenya coba? Saya minta maaf, saya harus mempertanyakan itu, mungkin dia punya cara, tapi saya anggap itu tidak mungkin.

Dia mau gratiskan sekolah, di kota mungkin iya, karena yang sekolah 200 ribu orang kali satu juta, mungkin baru menghabiskan Rp200 miliar. Tapi kalau di Provinsi itu misalnya ada 10 juta dan dia mau gratiskan satu orang itu satu juta, berarti dia membutuhkan Rp10 triliun. Sementara APBD kita ini berapa? Jadi saya minta maaf, bagaimana cara menghitungnya. Sekali lagi saya minta maaf saya tidak ingin berdebat soal itu, tapi kalau diajak berdebat oke.

Makanya saya katakan, kita harus mencari sumber-sumber lain, agar kita bisa melakukan. Kalau di kabupaten/kota mungkin dia bisa melakukan kebijakan itu, karena masyarakatnya kan sedikit, kalau se-Banten? 12 juta orang loh kita jumlah populasinya dan setiap tahun bertambah 2,1 persen, sementara anggaran APBD kita hanya Rp10 triliun. Misalnya juga, mereka katakan akan membuat 1000 Sekolah Dasar. Provinsi itu tidak mempunyai wewenang Sekolah Dasar, wewenang Provinsi adalah SMA dan SMK. Dari Sekolah Dasar sampai SMP itu tanggung jawab Kabupaten/kota.

Termasuk pembangunan jika ada kelas-kelas rusak atau mau roboh atau kekurangan kelas?

Iya. Bisa provinsi bantu, tapi dengan anggaran sifatnya. Misalnya, Kabupaten Pandeglang butuh 100 ruang kelas baru, kita bantu anggarannya, kalau pembangunannya, mereka. Enggak bisa kita membangun, tender saja ada di sana kok, kok tiba-tiba mau mendeklare itu kita yang bangun, enggak bisa seperti itu. Saya memandangnya seperti itu, mungkin saya salah. Tapi memang seperti itu aturan mainnya. Anda bayangkan sekarang, misalnya SMA dan SMK yang ada saat ini, hampir 6.000 tenaga pengajar itu menjadi tanggung jawab provinsi, dulu dalam APBD kita anggarkan Rp400 miliar, sekarang itu Rp1,2 triliun dan itu hanya untuk menambah 6.000 gaji tenaga pengajar, belum tenaga honorernya. Nah, bagaimana kita mau memberikan beasiswa sekolah dasar, anggarannya dari mana? Saya minta maaf, saya bukan orang yang menjual mimpi seperti itu, saya bukan tipe orang yang jual janji, begitu menang saya lari.

Maaf saya adalah orang yang tahu tentang pendidikan, makanya saya buat "Si Doel Anak Sekolahan" karena saya tahu sekolah itu sangat penting, dunia pendidikan itu sangat penting, tapi seperti apa yang bisa kita capai dengan kondisi seperti itu.

Rano Karno

Apa strategi Anda bersaing dengan kandidat lain untuk memenangkan pilkada nanti?

Sebelum berbicara strategi saya ingin sampaikan, untuk membangun Banten ini membutuhkan kesadaran yang betul-betul utuh dari masyarakatnya. Banten ini harus bersatu, dalam arti kata kita harus mempunyai visi yang sama baik kabupaten/kota maupun provinsi. Kalau dulu di Banten itu, ada yang menganggap mereka tidak perlu gubernur. Ini problem nasional loh ini, makanya dengan Undang-Undang Nomor 23, pelimpahan dari kabupaten/kota kepada provinsi itu agar eksistensi provinsi itu dihargai oleh kabupaten/kota.

Dulu itu wali kota dan bupati banyak juga yang menganggap gubernur itu tidak perlu, tapi dia lupa bahwa tidak mungkin anggaran mereka itu turun tanpa tanda tangan rekomendasi gubernur untuk ke pusat. Artinya, kecuali Provinsi Banten ini seperti Jakarta, yang mana gubernurnya dia sendiri, karena semua kebijakan gubernur di Jakarta itu diturunkan ke wali kota dan wali kota wajib menjalankan, karena di sana wali kotanya kan administrasi, kalau di sini kan tidak bisa, mereka punya perencanaan sendiri kan, dia bisa meminta bantuan untuk melaksanakan perencanaannya itu. Nah, artinya, selama mereka berpikir untuk membangun Banten itu hanya di tangan empat kabupaten dan empat kota, maka pembangunan di Banten akan sulit. Saya minta maaf dan saya harus katakan, terkuncinya pembangunan di Banten selama ini karena dinasti politik kekuatan lama.

Lalu bagaimana strategi Anda, karena ada empat kabupaten/kota yang saat ini dipimpin dinasti politik kekuatan lama?

Benar, dan kita harus meleburkan ini. Kita harus tinggalkan cara-cara lama, tidak bisa lagi kita seperti itu. Maaf, dulu itu yang namanya bantuan ke kabupaten/kota provinsi itu melihat apa warnanya. Ketika saya menjadi gubernur, meskipun warna saya adalah 'merah', sebagai seorang gubernur, saya tidak bisa hanya berbicara soal merah saja, sebagai gubernur saya juga harus melihat warna lain. Pada kenyataannya, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang misalnya, mereka kurang, saya harus bantu itu, walaupun itu bukan daerah merah, tapi saya harus bantu. Karena saya bukan gubernur sendiri, tapi saya gubernur provinsi yang di dalamnya ada empat kabupaten dan empat kota.

Bagaimana elektabilitas Anda dan pasangan sekarang?

Tentu, kalau berdasarkan hasil survei yang ada, maaf, kita masih unggul. Tapi bukan berarti terus kita bisa berleha-leha. Sisa waktu tinggal dua minggu, harus kita maksimalkan dengan kerja-kerja dan meyakinkan masyarakat di bawah. Karena banyak strategi yang mereka lakukan untuk mendowngrade kita. Tapi itu biasalah dalam sebuah pertarungan. Nah, kembali lagi saya sampaikan kalau berdasarkan survei kita masih unggul. Memang ada beberapa daerah yang harus kita lakukan penguatan lebih lagi.

Apakah Anda tidak takut menghadapi kekuatan dinasti politik yang ada di Banten?

Saya tidak pernah ketakutan. Kalau saya ketakutan itu bukannya sekarang, tapi dulu. Dulu itu waktu saya menjadi Plt itu, hwaduuuhhh... tapi saya harus tegaskan, ini bukan masalah takut atau berani, tapi yang saya jalankan ini berdasarkan cord of condact, pemerintah ini sebenarnya enak, karena sudah ada regulasi. Maaf seperti Anda kerja, kan Anda punya SOP yang harus dijalani kan, jadi tinggal ikutin saja. Dulu itu tidak diikuti. Nah pertanyaan saya, kok bisa tidak diikuti dan tidak jadi temuan? Pemerintah itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada SK Menteri, jadi ikuti saja itu.

Bagaimana cara melawan hegemoni dinasti Atut (mantan gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah)?

Cukup kita ikuti saja aturan yang sudah berlaku ini, sebenarnya itu saja sudah cukup.

Anda mengakui, sebenarnya empat kabupaten/kota yang saat ini dipegang dinasti Atut menjadi hambatan dalam pembangunan Banten?

Kalau berbicara jangka panjang, itu iya. Tapi sebetulnya kan itu kerugian buat mereka sendiri. Ini maaf, misalnya saya marah dengan mereka, bantuan untuk kabupaten/kota saya stop, kan korbannya siapa? Masyarakat kan. Misalnya, Jalan Siliwangi di Tangerang Selatan, kalau kemarin waktu saya gubernur saya tersinggung dengan mereka, saya stop misalnya, tapi kan akhirnya jalan tidak selesai, dan masyarakat yang jadi korban kan. Kabupaten Lebak misalnya, kepala daerahnya warnanya tidak sama dengan saya, kalau saya tidak bantu jembatan gantung, terus anak-anak yang mau sekolah bagaimana? Tiap tahun provinsi membantu loh ke kabupaten/kota, masih kurang saja saya cari, sampai ada salah satu televisi swasta itu juga membantu membangun jembatan gantung, saya bantu cari CSR-nya.

Anda menarik KPK masuk ke Banten, sampai memberikan ruangan untuk KPK di kantor gubernur. Apakah itu dilakukan untuk mengatasi masalah dinasti politik atau memang ada hal lain?

Tidak fokus pada hal itu juga sebenarnya. Karena memang ada temuan, yaitu terkait  dokumen yang tidak ada di sini.

Dokumen apa? Apakah dokumen yang hilang ketika dinasti atau gubernur Atut berkuasa?

Tidak, sebelum itu. Tadi saya katakan, dari pertama kali Banten berdiri tahun 2000, ini salah satu contoh, ada di Banten itu namanya Situ Cipondoh. Situ Cipondoh ketika kita masih bergabung di Provinsi Jawa Barat itu, pernah diserahkan kepada perusahaan swasta, dan sampai saat ini belum dibangun-bangun, dan tiba-tiba saya dengar, ini sudah dijaminkan kepada bank. Lah, ini bagaimana coba kalau tidak ada dokumennya. Situ Cipondoh itu dulu diserahkan kepada swasta ketika, maaf Wali Kota Tangerang waktu itu Pak Wahidin Halim, dan gubernurnya siapa? Ibu Atut waktu itu, begitu sekarang ada masalah tidak ada dokumennnya, nah ini bagaimana?

Situ Cipondoh jadi temuan, saya report ke KPK, nih ada temuan datanya tidak ada. Makanya saya minta KPK untuk membantu mencarikan juga dokumen itu, karena kita cari sampai ke Jawa Barat sana, di Jawa Barat tidak ada. Artinya apa, itu lah complicatednya masalah di Banten. Nah, hal yang seperti itu hampir setiap tahun, dan menjadi pekerjaan kita itu tidak selesai-selesai.

Jadi KPK masuk itu bukan hanya diminta menyelesaikan kasus korupsi saja ya?

Oh tidak. Korupsi itu menurut saya hanya effect dari perencanaan yang tidak berjalan matang dan benar. Korupsi itu ujungnya aja.

Sejauh ini apakah ada kampanye negatif yang digunakan pasangan lawan untuk menyerang Anda dan pasangan?

Ada. Saya berasa kok. Bahkan dia bilang saya itu PKI, ayah saya itu orang PKI.

Dari mana sumber informasi itu?

Tidak tahu juga itu saya dari mana mereka bisa mengatakan demikian. Dan itu luar biasa loh.

Bagaimana Anda menghadapi propaganda hitam seperti itu?

Santai saja kalau saya. Orang bilang, Bang jangan diam aja, aduin laporin proses hukum, saya katakan, biarin aja, ngapain sih, habis-habisin energi saja. Masyarakat tahu kok siapa saya.

Kenapa tidak melaporkan ke Bawaslu atau kepolisian?

Saya belum sampai laporkan ya memang, ini masih saya pikirkan. Karena ini kan isu yang dimainkan di media sosial, walaupun media sosial itu bisa menjadi bukti, tapi kita masih biarkan itu.

Tudingan seperti itu baru-baru ini atau sudah lama?

Sudah lama. Tapi belakangan ini semakin masif, ya saya lihat mereka makin panik. Dan segala macam cara lah yang mereka pakai, tapi itu isu yang paling menyakitkan buat saya.

KPK kan saat ini sedang mengusut salah satu kasus korupsi di Banten (kasus Atut) dan juga kasus Bank Banten. Dan nama Anda juga sempat disebut di sana, bagaimana Anda menanggapi hal itu?

Oh iya, memang sejak dua tahun lalu saya sudah jelaskan itu ke KPK. Memang faktanya saya ada di situ waktu itu, dan saya sudah jelaskan ke KPK apa yang saya ketahui, KPK meminta penjelasan dan saya jawab semua yang saya ketahui ketika itu. dan terakhir saya juga dipanggil masalah Bank Banten, dan saya datang dan saya jelaskan kepada KPK. Artinya sampai hari ini Insya Allah tidak ada masalah.

Apa alasan Anda menggandeng Embay sebagai calon wakil Anda?

Pak Haji Embay itu seorang tokoh masyarakat Banten, dia juga salah satu pendiri Provinsi Banten tahun 2000 waktu itu. Waktu saya di pemerintahan, beliau itu berada di luar pemerintahan dan beliau itu salah satu penyeimbang saya di luar pemerintahan, walaupun beliau kecewa terhadap pemerintahan dulu (Gubernur Atut). Karena para pendiri Banten itu sebenarnya berharap Provinsi Banten itu didirikan tidak untuk seperti sekarang ini. Saya tidak tahu bahasanya seperti apa, base kesalahannya di mana, tapi kan ujung salahnya itu ada di korupsi, tapi kalau saya lihat disparitas antara masyarakat Banten wilayah utara seperti Tangerang Raya dengan wilayah Banten selatan itu memang sangat terlihat sekali disparitasnya, njomplang itu.

Kalau Anda dari Jakarta lewat tol, begitu Anda masuk tol Cikupa itu sudah kelihatan dan berbeda itu suasananya, secara atmosfer saja Anda pasti bisa merasakan, itu artinya ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, saya minta Pak Embay untuk membantu saya. Saya katakan kepada beliau, Pak Embay, selama ini Anda sering mengkritik saya di dalam pemerintahan, dan saya tahu Anda sebagai tokoh Banten ini merasakan ada yang salah di Banten ini, saya minta ayo bantu saya, Insya Allah saya mau maju lagi. Dan kaget juga dia waktu itu.

Pak Embay itu kalau mau jadi Gubernur dari dulu sudah bisa, tapi dia memang suka outsider aja dari dulu. Saya katakan enggak bisa begitu Pak, Anda mau membenahi Provinsi Banten ini harus dari dalam, tidak bisa dari luar. Saya katakan, saya itu tidak mungkin lama di Banten, karena saya sadar betul bahwa saya punya batas waktu kan di sini, tapi prinsip saya, kalau pun saya tidak bisa lama di sini, minimal Banten ini sudah saya kembalikan ke rel sebenarnya. Cita-cita Provinsi Banten ini kan tidak seperti ini, tidak hanya memperkaya sekelompok orang, tapi bagaimana mensejahterakan semua masyarakat, makanya saya minta beliau untuk bantu saya.

Apakah yakin Embay bisa meningkatkan elektabilitas suara Anda di Pilgub nanti?

Tentu saya sangat yakin. Karena itu saya kerja sama. Sekecil apapun elektabilitas Haji Embay kan pasti punya poin, tinggal apakah kita bisa meyakinkan kepada masyarakat atau tidak kan jadi tinggal itu saja. Artinya, memang dengan kesadaran utuh saya minta kepada Pak Embay untuk mendampingi saya.

Kalau peran partai pendukung sendiri sejauh ini bagaimana?

Cukup berjalan baik. Kita kan cuma didukung tiga partai, PDI Perjuangan, PPP, dengan Nasdem, dan ketiganya cukup berjalan dengan baik.

Banten ini kan cukup luas, apakah Anda dan Embay melakukan pembagian kerja siapa yang bertugas meyakinkan masyarakat di daerah mana dan lain sebagainya. Apalagi sejarahnya, Golkar lebih dominan di Banten?

Kalau itu tentulah. Kan kita bekerja berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh tim kita juga melalui surv. Daerah mana yang harus dominan harus didatangi kita datangi. Kalau Anda katakan Golkar itu dominan di Banten, saat ini justru sudah turun. Dengan kasus-kasus yang selama ini terjadi di Banten itu cukup mempengaruhi perolehan suara Partai Golkar di Pemilu lalu kan, kemudian situasi internal Partai Golkar pasca ditangkapnya Atut kan juga drop. Dan terbukti tiga partai yang mendukung kita ini naik loh perolehan suaranya.

Pelaksanaan Pilkada di Banten ini ke depan apa yang Anda harapkan?

Saya percaya dengan hasil survei, dan hasil survei pastinya akan menjadi pegangan kita. Hasil survei yang dilakukan banyak lembaga survei menyatakan sebagian masyarakat Banten itu memilih calon pemimpin dipengaruhi oleh uang. Nah, inilah momen kita untuk mendidik masyarakat Banten, ternyata selama ini hasil money politik, Banten jadi seperti sekarang ini.

Selain sudah diatur regulasi oleh pemerintah bahwa yang memberikan money politic akan ditangkap dan yang menerima juga akan ditangkap, harus juga dilakukan penyadaran kepada masyarkat bahwa money politic itu selain melanggar ketentuan hukum, dan juga berdampak pada kondisi Banten hari ini. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat dalam membangun kesadaran masyarakat di Banten, apakah ingin Banten itu berubah menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan atau membiarkan Banten terus seperti ini karena memilih dipengaruhi oleh praktik money politic.

Dimana-mana saya sampaikan kepada masyarakat, maaf kalau kita diminta untuk melakukan itu kita tidak sanggup. Selain secara finansial kita tidak sanggup, kita juga tidak punya pemikiran tentang itu. Kalau memang kita menang ya kita menang, dan kalau kita kalah kita kalah, dan kita siap untuk menang dan kita juga siap untuk kalah.

Inilah momen bagi masyarakat Banten untuk mengubah, momennya hanya ini saja. Terserah, apakah kita ingin mengubah Banten menjadi yang lebih cemerlang ke depan, atau kita mengingikan Banten kembali ke zaman jahiliyah.

Pasangan Cagub-Cawagub Rano Karno (kanan)-Embay Mulya Syarif (kiri)

Apakah Anda sebelumnya bercita-cita masuk dunia politik? Karena masyarakat tahu bahwa Anda adalah seorang pekerja seni?

Heheheee, saya jujur. Ini bukannya saya tidak punya cita-cita ya, saya jujur tidak pernah terpikirkan kalau saya akan ada di sini, terjun di dunia politik, atau pun menjadi gubernur. Artis pun sebenarnya saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi artis, karena kebetulan dari struktur keluarga itu memiliki darah seniman, saya belajar di situ. Dan orangtua saya sendiri juga tidak pernah mengharapkan anaknya untuk menjadi seniman, karena pada waktu itu hidup seniman itu susah, tapi alhamdulillah dengan ketekunan saya, saya jadi seniman.

Kemudian, menjadi politikus. Saya itu tidak pernah bermimpi, tahun 2007 itu saya bertemu dengan Gus Sholah. Saya masuk ke dunia politik pertama kali itu ya diajak oleh Gus Sholahuddin Wahid waktu itu Pilkada DKI Jakarta kan. Artinya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi politisi juga, tetapi memang yang saya lihat ketika itu adalah asas manfaat. Kalau saya melihat ini bisa membuat bermanfaat untuk orang banyak, kalau hanya sekadar membuat foto lalu kemudian dipajang di kantor itu buat apa?

Dan ketika saya memutuskan terjun ke dunia politik, saya itu sampai sekolah lagi loh, saya ini Sarjana Ilmu Politik. Empat tahun saya kuliah ingin mengerti lebih jauh lagi tentang ilmu politik, ilmu pemerintahan, saat ini saya sebenarnya sedang jalani S2, tapi karena banyak kegiatan, saya ambil cuti. Itu karakter saya, saya itu tidak mahir politik, tapi saya mau belajar, itu saja.

Apa cita-cita Anda waktu kecil?

Hehehe.. Cita-cita saya ketika itu bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Udah itu saja cita-cita saya, dan saya tidak pernah tahu dalam bidang apa.

Kalau orang tua sendiri sebenarnya menginginkan Anda jadi apa?
Kalau ayah saya itu dia tidak pernah mengarahkan kita untuk menjadi apa, beliau cukup demokratislah dalam keluarga, beliau hanya mengatakan, pilihan ada di Anda. Dia tidak pernah menentukan anaknya agar jadi seniman, anaknya jadi ini atau itu, tidak. Artinya, silakan saja kita berkreasi berdasarkan kemampuan masing-masing.

Waktu ultah PDI Perjuangan ke 44 kemarin, Anda diminta membacakan Dedication of Life Soekarno. Bagaimana Anda bisa sampai dipercaya membacakan itu?

Saya jujur saat itu merasa mendapatkan surprise ketika satu hari sebelum acara saya diberitahu bahwa saya diminta untuk membacakan. Itu pertama kali dalam sejarah, karena saya dipilih itu tanpa surat tugas, kalau dulu biasanya itu kan ditunjuk dengan surat tugas kan, tapi kemarin tidak.

Saya kemarin diminta dan diberitahukan melalui WA sama DPP. Hwaduuuh saya bilang, yang benar nih, mana surat tugasnya?Enggak pakai surat tugas besok latihan langsung di lokasi, dan begitu sampai di JCC hwaduuuhh ini acara besar nih, tapi saya siapkan diri untuk membacakan itu. Tentu sebagai seorang kader, itu sebuah penghargaan tertinggi ya, mungkin hampir semua kader menunggu momen disaat ulang tahun partai dia membaca dedication of life kan, karena itu tonggak dari PDI Perjuangan. Jadi saya sangat banggalah, sangat bangga.

Pak Jokowi pernah membacakan dedication of life Bung Karno dan melenggang ke Istana. Tanggapan Anda?

Saya pikir Pak Jokowi pada waktu itu juga bangga, apalagi di moment nasional kan dan saya tidak tahu, tentu itu keputusan Ibu Megawati kan. Cuma dari sekian banyak anggota dewan dan DPP yang ada, Ibu Megawati memilih saya itu luar biasa ya, dan mungkin ibu punya pertimbangan lain mengapa beliau menunjuk saya membacakan itu bersama dengan Pak Djarot kemarin.

TERKAIT
TUTUP