TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Verifikasi, Cara Tangkal Hoax dan Media Abal-abal
Jumlah media baik digital, cetak, TV dan radio mencapai 50 ribu.

Saat ini berapa jumlah media massa yang ada?

Media online saja sekarang jumlahnya sudah melebihi 43.300. Cetak ada sekitar 2000 an, penyiaran sekitar 700 an. Total sekitar 50000 an.

Dari jumlah itu berapa yang sudah lolos verifikasi?

Jangan dulu kita ngomong terverifikasi. Lebih baik kita ngomong yang terdata di DP. Yang terdata di DP tahun 2014, media online ada sekitar 276, kemudian media cetak itu sekitar 400 an, televisi dan radio itu aku lupa jumlahnya.

Dari yang terdata di DP, berapa yang sudah lolos verifikasi?

Terakhir menjelang HPN itu baru 77 perusahaan media.

Apakah ada target kapan verifikasi ini akan selesai?

Tidak ada. Karena media akan terus terbit dan ada yang akan mati dengan sendirinya. Maka verifikasi itu akan terus mengikuti perkembangan media.

DP berencana memberikan QR code terhadap media yang sudah terverifikasi. Apa pertimbangannya?

QR code ini fungsinya adalah, misalnya ada orang yang mengaku dari wartawan atau media yang gak jelas, seperti media KPK,  maka kita tinggal foto dari smartphone, nanti bisa dikroscek, apakah media ini jelas atau tidak, media ini terdaftar di DP atau tidak. Foto dengan smartphone nanti bisa terkoneksi dengan data di DP. 

Apa saja isi QR code?

Isi QR code adalah nama media, nomor verifikasi, kemudian penanggung jawabnya siapa, alamat redaksinya dimana, kontaknya, email, kemudian faxnya. 

Kenapa dimasukkan data-data itu?

Supaya tidak ada lagi wartawan palsu. Karena ada beberapa media yang menggunakan alamat Gedung Dewan Pers Lt.9, padahal di sana isinya antena semua.

Bagaimana jika ada narasumber yang menolak diwawancara oleh wartawan dari media yang belum lolos verifikasi. Apakah itu bukan bagian dari menghalang-halangi kebebasan pers?

Ada dua kemungkinan. Pertama kalau medianya tidak jelas, orang berhak untuk menolak. Tapi kalau medianya benar, maka dia bisa kena UU Pers.

Bagaimana jika medianya benar. Kantornya ada, reporternya jelas, ada badan hukum, terbit berkala, dan lain sebagainya, Cuma belum terverifikasi. Namun wartawannya ditolak oleh narasumber dengan alasan belum lolos verifikasi?

Ya jelaskan. Itu kan kemampuan teman-teman yang harus menjelaskan itu, bahwa kami ini adalah wartawan dari media yang jelas asal usulnya, alamat redaksinya dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung bagaimana wartawan meyakinkan narasumbernya. Karena penolakan itu hak narasumber.

Terkait Uji Kompetensi Wartawan, sejauh ini prosesnya bagaimana?

Sudah sekitar 12 ribu wartawan yang mengikuti uji kompetensi, dari sekitar 80000 an wartawan.

Apakah ada target kapan UKW selesai?

Tidak ada, karena wartawan itu terus tumbuh dan berkembang.

Sejumlah organisasi wartawan seperti AJI dan IJTI mengkaji ulang terkait Hari Pers Nasional yang selama ini diperingati setiap 9 Februari. Tanggapan Anda?

Pada dasarnya kami terbuka. Tapi kalau usulan HPN itu dilakukan tanggal 1 Januari, mengikuti lahirnya Medan Prijaji itu tidak realistis. Siapa yang mau membuat kegiatan tanggal 1 Januari yang itu tanggal merah dalam kalender nasional kita Kedua, dalam sistem APBN, bulan Januari itu masih masa hibernasi untuk APBN. APBN itu baru akan lancar kira-kira pertengahan Februari. Kalau pun dipaksa mungkin baru bisa minggu kedua Februari, karena itu tidak realisitis 1 Januari. 

Waktu itu saya tawarkan agar disamakan saja dengan 3 Mei, yakni World Press Freedom Day. Nah kalau tanggal 3 Mei itu DP hanya bisa hadir di 3 Mei 2017. Tahun-tahun setelah itu seluruh pimpinan DP akan hadir di acara World Press Freedom Day yang mungkin diselenggarakan di negara lain. Jadi HPN akan dilaksanakan tanpa kehadiran DP.

Lalu, apa solusinya?

Ada beberapa usulan yang juga pernah disampaikan Pak Bagir Manan. Yakni tetap tanggal 9 Februari sesuai Keppres. Tapi Keppresnya diperbaiki, itu diperingati sebagai berkumpulnya para wartawan Indonesia pada tahun 1948 yang menyepakati bahwa kita mendukung NKRI. Bahwa setelah itu mereka mendeklarasikan hari lahirnya PWI, dan lain sebagainya, ya sudah jangan disebut-sebut. Tapi berkumpulnya wartawan pertama kali di Indonesia itu kan tanggal 9 Februari itu, itu bisa menjadi makna. Atau, temukan hari yang lain.

Prinsipnya DP sangat terbuka soal ini?

Sangat terbuka sekali. Tapi harus berdasarkan kesepakatan semua organisasi yang menjadi konstituen DP.

 

TERKAIT
TUTUP