TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
E-KTP hingga Hoax Jadi 'PR' Pilkada Serentak
Harus ada evaluasi. Penyelenggara pemilu harus lebih cepat merespons.

Apakah Pilkada DKI jadi barometer dalam pilkada serentak tahap kedua?

Kalau sebagai barometer Indonesia, tidak ya. Karena kalau dilihat ternyata koalisi calon kepala daerah di pilkada itu tak konsisten, dia sangat lokalistik, konstekstual lokal. Koalisi di suatu daerah variabelnya itu spesifik, bergantung sangat konteks lokal, contoh di DKI Jakarta, PDIP koalisi dengan NasDem, Hanura, di putaran I. Tapi, kan di Banten, PDIP koalisi dengan PPP. Padahal, PPP punya calon sendiri. Di Aceh, ada karakteristik sendiri. Kalau memengaruhi konstelasi politik nasional saya percaya memengaruhi. Ini bisa jadi refeleksi konteks politik nasional kita. Karena yang bertarung juga aktor-aktor politik nasional kan.

Bagaimana pula dengan kinerja Bawaslu-KPU DKI di Pilkada DKI 

Karena dalam artian Jakarta itu punya akses informasi sangat bagus, media sangat masif, keinginan melibatkan proses itu juga besar. Tapi, di sisi lain, komoditas dari latar belakang dengan tingkat mobilisasi sangat tinggi, ini tak hanya di Jakarta, tapi di daerah lain. Karena Jakarta ini seperti, mengurus atau juga, mudah-mudah, gampang-gampang sulit. Saya kitra KPUD Jakarta dalam menghelat, sudah relatif baik, meski banyak hal yang harus ditingkatkan lagi untuk melihat dinamika dan perkembangan yang ada. Kalau Bawaslu masih banyak PR yang harus dibenahi seperti pemutakhiran data perlu perbaikan, dan juga bagaimana selebaran bohong, kabar hoax, fitnah.

Kalau mengelola pemilu, ya Pilkada DKI sesuatu yang sulit-sulit gampang. Nah, soal cepatnya beredarnya kabar bohong ini cepat sekali. Itu tak bisa direspons cepat oleh lembaga penyelenggara pemilu. Justru media yang bisa lebih cepat meluruskan. Nah, lalu sosialisasi, perlu informasi pada hari H, informasi pemutakhiran data, bagaimana pelaksana di lapangan.

Ketua KPU dan Bawaslu DKI bertemu dengan salah satu tim paslon, menurut Anda?

Di Jakarta ini tingkat persaingan sangat sengit, antara pendukung pasangan calon. Problemnya di sini yang tak ada masalah malah bisa jadi politisasi, untuk membangun opini masyarakat pemilih. Penyelenggara pemilu harusnya bisa menghindari masalah seperti ini, meski juga sebenarnya tak ada persoalan kalau dari konteks diundang tim paslon untuk sosialisasi pilkada. Tapi, kan di sini karena keterlambatan merespons. Isu ini bisa digoreng menjadi hal-hal kredibilitas penyelenggara.

Memang problem ini bukan hanya Jakarta tapi daerah lain. Nah, apakah honor boleh menerima, peraturan kode etik wajib menolak kalau diberikan honor melebihi standar umum tiga jam, itu ada di peraturan KPU, peraturan bersama penyelenggara pemilu. Nah, hal-hal ini penyelenggara harusnya lebih sensitif. Kompleksitas di Jakarta ini melampaui kompetisi pilkada lain. Mudah sekali masalah kecil menjadi isu dipelintir untuk komoditas politik.

Pelanggaran-pelanggaran apa saja dalam Pilkada DKI yang jadi catatan?

Soal ketaatan mekanisme dan prosedur dalam pemungutan suara. Ada keterbatasan kapasitas, bagaimana petugas sebagai aktor di lapangan, suara para pemilih, soal penyelenggara, ini yang jadi kompleksitas masalah kota besar di Jakarta. Ketiga, itu kampanye jahat, kabar bohong, menghasut, fitnah, hoax, itu masih dibiarkan. Kemudian, kampanye jahat, SARA, politisasi SARA, lalu kualitas validitas pemilih. Keempat netralitas dalam hari pemungutan suara.

Titi Anggraini Perludem

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Selanjutnya...Harapan untuk DPR

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP