TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
E-KTP hingga Hoax Jadi 'PR' Pilkada Serentak
Harus ada evaluasi. Penyelenggara pemilu harus lebih cepat merespons.

Apa pendapat Anda terkait uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu yang molor?

Kalau kita lihat penolakan upaya hasil seleksi itu sudah muncul di akhir 2016. Nah, saya kira wajar saja, DPR memainkan peran atas pelaksanaan seleksi. Tapi, aspek proporsionalitas menjadi penting. Soal legitimasi yang diserahkan Presiden terkait hasil seleksi ke DPR dipertanyakan. Nah, harusnya hasil seleksi yang sifatnya lebih personal. Jadi hal yang tak ada kaitan dengan pertanyaan menyangkut kepentingan seseorang. Tapi, yang ditekankan baiknya bagaimana indikator, parameter. Jadi, yang ditanya bukan parameter yang menyebabkan tidak lolos dan bagaimana yang tak lolos, tapi lebih kenapa ini, itu dari seleksi pansel. Takutnya ditanggapi publik itu jadi bagian upaya meloloskan kepentingan DPR. Di tengah isu perjalanan muncul membolehkan atau menempatkan kader parpol di KPU, sampai menunda proses seleksi hingga RUU yang baru.
 
Wacana anggota KPU dari parpol sempat muncul, menurut Anda?

Wacana ini (semestinya) tak muncul ketika putusan Mahkamah Konstitusi sudah terang menderang. Putusan MK yang mengatur kemandirian KPU melalui putusan Nomor 81/PUU/IX tahun 2011 yang mengatakan pasal 22e suatu penyelenggara suatu yang bersifat nasional menyebutkan syarat anggota KPU mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun dari parpol. Berwacana itu kan jangan berlawanan konstitusi. Wacana konstruktif, meningkatkan suatu yang jadi wacana kita, (tidak) bertentangan dengan konstitusi, dengan undang-undang. Parpol saja saling kelahi kok, terkait syarat narapidana dalam pencalonan ke pilkada. Apalagi mereka ada di dalam, mereka jadi regulator, mereka yang menentukan kebijakan

Bagaimana perkembangan RUU Pemilu di DPR, karena tim pansus kan sempat ke Meksiko dan Jerman?

Kami sebenarnya tak menolak bagaimana upaya mereka menambah wawasan, memperkaya argumen, itu sesuatu yang sangat positif, sangat membuka cakrawala berpikir kita. Hanya, harus proporsional dan harus strategis, karena mereka punya waktu yang terbatas. Menyelesaikan konsentrasi RUU Pemilu punya bobot sangat besar. Ini RUU jadi tantangan. Bagaimana RUU dalam suatu naskah, tak ada RUU Pemilu yang tercerai berai. Proses yang terbuka dengan melibatkan aspirasi masyarakat, saya rasa harus bisa dilakukan DPR sebagai lembaga legislatif.

Harapan kepada DPR dalam pembahasan RUU Pemilu?

Undang undang pemilu, pemilu legislatif, ada 438 pasal, terbagi 6 buku, 2.285 daftar inventaris masalah (DIM). Ini kan perlu totalitas. RUU ini tonggak penting dalam penyelenggaraan pemilu 2019, karena pertama kali kita akan  melaksanakan pemilu legislatif dan presiden secara serentak pascaputusan MK. Oleh karena itu, kita tak boleh main-main dalam standar kerangka hukum kepastian penyelenggaraan pemilu agar tak boleh multitafsir dan ambigu. Kita harapkan, DPR ini selesai sesuai target yang mereka katakan. Kan, ditargetkan selesai 28 April, nah ini yang harus jadi catatan agar bisa sesuai target. 

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP