TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Jual Beli Jabatan PNS Triliunan Rupiah
Rencana revisi UU ASN juga disorot. Satu poinnya membubarkan KASN.

Sebenarnya poin-poin apa saja yang akan direvisi dalam UU ASN itu?

Satu, mengubah ketentuan-ketentuan PPPK, sehingga dia bisa mengakomodasi tenaga honorer, kemudian pegawai tidak tetap, dan pegawai non-PNS. Kedua, menghapus 19 pasal yang mengatur pengawasan sistem merit, termasuk membubarkan KASN. Kemudian, ketiga, memindahkan sebagian pengawasan kepada KemenPAN RB.

Jadi tiga pokok itu yang rencananya akan direvisi, jadi ada sekitar 28 sampai 30 pasal yang akan diubah.

Dalam salah satu poin itu ada rencana menghapus pengawasan sistem merit, termasuk KASN akan dibubarkan. Apakah itu salah satu alasan menolak rencana revisi UU ASN ini?

KASN tidak dalam posisi untuk menolak, karena kewenangan dalam menyusun Aparatur Sipil Negara (ASN) itu kan ada pada menPAN RB dan Presiden sebenarnya kan. Kalau kami kan hanya sebagai pelaksana tugas dari Presiden, ya kalau kami tidak dibutuhkan atau ingin dibubarkan, ya silakan saja, kan gitu aja kalau kami.

Sepengetahuan Anda, alasan DPR RI untuk membubarkan KASN itu apa?

Nah, itu yang tidak pernah masuk dalam logika saya. Apa sih sebenarnya dendam kesumat mereka sehingga ingin membubarkan lembaga pengawasan seperti KASN ini.

Alasan yang beredar menyebut KASN tidak efisien dalam menjalankan tugas. Bagaimana pendapat Anda?

Jadi tergantung, apa definisi dari efisiensi yang mereka maksud? Kalau dilihat dari kemungkinan banyaknya pemborosan yang bisa kita cegah, dibandingkan biaya yang negara keluarkan untuk KASN itu tidak masuk di akal. Lembaga KASN ini kecil anggarannya, Cuma Rp40 miliar per tahun, sedangkan kemungkinan pembocoran uang negara yang bisa kita cegah dari pengawasan-pengawasan itu bisa mencapai ratusan triliun.

Misalnya, 443 ribu orang yang merupakan jabatan pimpinan PNS itu diduduki orang-orang yang benar-benar tidak qualified, itu kan banyak sekali pemborosan yang akan terjadi. Karena dia tidak bisa membuat perencanaan, tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan dengan baik, pemborosannya pasti luar biasa dari total anggaran pemerintah yang sebesar Rp2.000 triliun itu. Kalau dia boros 10 persen saja, Rp200 triliun itu yang bocor.

Belum lagi dari jual beli jabatan, itu bisa Rp135-140 triliun (potensi kerugian negara), seperti kasus di Klaten itu kan. Jadi, kalau mau dibandingkan dengan anggaran yang memang bertugas melakukan pengawasan ini sangat jauh lebih efisien. Kami itu cuma Rp40 miliar per tahun kok.

Kalau KASN itu pengawasannya termasuk juga di daerah-daerah?

Iya, pengawasan kami di seluruh Indonesia, termasuk 516 daerah, sudah barang tentu kami bekerja sama dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara). Karena, BKN punya kantor-kantor di daerah kan, kemudian kami bekerja sama dengan gubernur-gubernur, karena kan kabupaten/kota itu di bawah koordinasi gubernur. Kemudian, kami juga bekerja sama dengan KPK, dan sekarang itu sudah ada lagi Saber Pungli. Ke depan kami akan kerja sama juga dengan tim Saber Pungli. Karena kami kan tidak cukup tangan untuk mengawasi seluruh Indonesia kalau tidak menggunakan atau bekerja sama dengan mereka.

Kalau untuk kasus jual beli jabatan oleh bupati Klaten kemarin itu bagaimana pengawasannya?

Itu kan sebenarnya KPK menerima laporan masyarakat bahwa telah terjadi pungutan-pungutan liar di Klaten, maka KPK yang menurunkan aparatnya. Karena kalau KPK kan lebih banyak juga perangkatnya.

Nah, kalau kami juga begitu sebenarnya, kalau kami dalam pelaksanaan perekrutan secara terbuka ini, menemukan tanda-tanda terjadi jual beli jabatan, kami akan kerja sama juga dengan KPK supaya mereka terjun ke sana.

Selanjutnya, Laporan Kasus

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP