TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Jual Beli Jabatan PNS Triliunan Rupiah
Rencana revisi UU ASN juga disorot. Satu poinnya membubarkan KASN.

Sejauh ini sudah ada berapa laporan kasus yang ditangani oleh KASN?

Sudah ada sekitar 11 kasus di 11 kabupaten yang kami teruskan ke KPK. Karena kami sendiri kan tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan hukum. Untuk daerahnya saya lupa, nanti bisa dilihat di bagian data kami.

Kembali ke rencana revisi UU ASN, artinya KASN menilai bahwa revisi UU itu tidak perlu dilakukan saat ini?

Ya, kalau tujuannya hanya untuk mengakomodasi tenaga honorer, itu cukup diubah di peraturan pelaksanaan saja sebenarnya, bukan undang-undang. Undang-undang ini kan untuk peraturan strategis dan jangka panjang, padahal ini kepentingannya hanya jangka pendek, yaitu mengakomodasi pegawai honorer yang hanya 400 ribuan itu tadi kan. Jadi itu cukup di dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah.

Kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh KASN, apa saja pelanggaran-pelanggarannya?

Pertama, kami mengawasi pelanggaran sistem merit. Kemudian, kedua, pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku. Selama ini kan ada pelanggaran kode etik oleh PNS, tapi tidak pernah ada atau dilakukan pengawasan, termasuk penindakan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik. Nah, sekarang dengan adanya KASN, pelanggaran kode etik dan pelanggaran perilaku itu ada sanksinya.  

Ketiga, KASN menangani pelanggaran netralitas terhadap PNS, jadi PNS di dalam pilkada itu benar-benar harus netral dan tidak boleh memihak kepada calon-calon tertentu. Kalau ada PNS yang ketahuan kampanye dalam pilkada, dia bisa dikenakan sanksi pelanggaran, karena PNS itu kan harus netral.

Keempat, mengawasi proses seleksi terbuka untuk pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi, seperti dirjen, direktur eselon satu sampai pejabat eselon dua. Kalau eselon tiga dan eselon empat itu diawasi langsung oleh kementerian masing-masing atau di daerah masing-masing.

Di tiap kementerian/lembaga itu kan sudah ada inspektorat sebenarnya, jadi apa yang membedakan peran atau fungsi KASN dengan inspektorat-inspektorat jenderal di kementerian/lembaga itu?

Kalau inspektorat itu dia mengawasi pelaksanaan dari program-program menteri. Dia tidak sampai pada pengawasan sistem merit, karena pengawasan sistem merit ini sebenarnya adalah daerah tidak bertuan. Selama ini tidak ada pengawasan sistem merit, makanya selama ini berapa banyak pejabat yang korupsi, berapa banyak pejabat yang menyelewengkan kewenangannya itu tidak ada yang tahu. Karena itu memang bukan ranahnya inspektorat jenderal juga, dia hanya mengawasi pengeluaran uang. Jadi mulai dari BPK, BPKP, irwilda, inspektorat, dia itu semuanya mengawasi pelaksanaan keuangan saja, bukan sistem merit di lembaga.

Kalau di KASN ada berapa divisi?

Di KSN itu ada lima grup atau bagian, Bagian Pengaduan, Bagian Mediasi, Bagian Evaluasi dan Monitoring yang mengawasi bagaimana pelaksanaan aturan-aturan tentang sistem merit. Kemudian ada Bagian Promosi dan Advokasi, karena ini banyak pegawai kami yang tidak tahu bagaimana hak dan kewajibannya.

Apa sebenarnya yang dimaksud sistem merit itu?

Sistem merit itu sebenarnya secara sederhananya adalah mencari orang-orang terbaik yang paling kompeten untuk menduduki jabatan tertentu, jadi The Right Man in The Right Place. Itu dilakukan secara objektif, bukan dilakukan berdasarkan kedekatan family, bukan dilakukan berdasarkan kedekatan politik, apalagi karena bayar-membayar. Jadi sistem merit itu intinya mencari orang-orang yang benar-benar qualified dan kompeten untuk menduduki jabatan-jabatan pimpinan, itu sistem merit.

Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh KASN selama ini terkait perekrutan terbuka untuk pejabat eselon satu dan dua?

Jadi kami itu sangat strategis, kami itu mencari orang-orang yang terbaik, kemudian mengajukan tiga nama ke Presiden untuk diajukan menjadi eselon satu, kalau untuk eselon dua, kami ajukan ke menteri.

Selama ini berjalan, kalau dari 34 kementerian yang ada, 100 persen sekarang ini lewat seleksi terbuka KSN, kira-kira 97 persen lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), kemudian untuk provinsi itu 97 persen kami laksanakan seleksi terbuka, kecuali Aceh. Kemudian, kalau kabupaten/kota itu 76 persen lewat seleksi terbuka, jadi cukup bagus lah, dua tahun KSN berdiri itu sudah kami lakukan.

Mekanismenya seperti apa?

Kami melakukan pengawasan ada yang preventif, ada yang tindakan. Kalau preventif, kami memberikan advice apa saja ketentuan-ketentuan dalam menyeleksi orang-orang yang memiliki kemampuan atau orang-orang terbaik. Misalnya lowongan yang tersedia di instansi terkait itu harus diumumkan terbuka di media, baik media cetak maupun media elektronik, sehingga orang-orang yang merasa memiliki qualified itu bisa melamar.

Kemudian harus ada tes untuk mengetes kemampuan calon-calon yang terbaik itu. Kemudian, ada pansel yang terdiri dari dalam instansi dan dari luar instansi. Tapi lebih banyak yang dari luar, dengan komposisi 45 persen dari dalam, 55 persen dari luar instansi atau profesional. Misalnya, KASN ini sekarang lagi menyeleksi calon-calon asisten komisaris KASN, maka ada pansel yang terdiri 45 persen dari dalam, 55 persen dari luar. Nah, tugas pansel ini memilih tiga orang yang terbaik untuk kemudian disampaikan kepada saya, dan kami di sini memilih salah satu dari tiga orang itu untuk diangkat menjadi asisten komisaris KASN.

Bagaimana kalau di kementerian?

Iya, kami memastikan di kementerian juga melakukan hal yang sama, kami pastikan kementerian melakukan sistem merit. Jadi kalau ada jabatan kosong di eselon satu dan eselon dua di kementerian, kami membuat tim pansel juga, dengan komposisi 45 persen terdiri dari dalam instansi/kementerian, 55 persen tim pansel dari luar kementerian. Karena itu diatur dalam UU ASN.

Jadi, kalau kementerian itu butuh pejabat eselon satu atau dua, dia menyampaikan kepada kami, kemudian mereka membentuk pansel bersama kami, dengan komposisi 45 persen dari internal kementerian dan 55 persen dari luar itu tadi. Jadi nanti yang mengumumkan bahwa kementerian itu membutuhkan pejabat eselon satu atau eselon dua itu pansel yang mengumumkan, bukan kementerian atau kami.

Selanjutnya, Proses Seleksi

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP