TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Jual Beli Jabatan PNS Triliunan Rupiah
Rencana revisi UU ASN juga disorot. Satu poinnya membubarkan KASN.

Apakah KASN masuk anggota pansel?

Tidak, justru KASN itu tidak boleh menjadi pansel, kami cuma mengawasi saja. Kalau pansel itu, terdiri lima orang, dua orang dari kementerian, tiga dari luar. Kalau sudah diseleksi, pansel mengajukan ke menteri untuk pejabat eselon dua, dan pansel mengajukan ke Presiden untuk pejabat eselon satu. Kami hanya memastikan proses itu berjalan.

Jadi sebenarnya, KASN tidak merekomendasi nama-nama yang akan ikut seleksi atau nama-nama yang akan menduduki pejabat eselon satu dan eselon dua itu ?

Bukan. KASN itu tidak merekomendasikan orang. Tapi kami merekomendasikan bahwa proses ini sudah atau harus berjalan dengan sistem merit yang diamanatkan oleh undang-undang.

Jadi kalau dikatakan KASN itu menjadi penghalang untuk “menitipkan” orang-orang di posisi-posisi penting, menurut Anda?

Tidak ada lah, itu sebenarnya alasan yang cuma dibuat-buat saja, karena memang kami tidak sama sekali menentukan orang, sama sekali tidak merekomendasikan orang. Kami hanya memastikan sistem merit itu berjalan, sudah selesai.

Jadi memang proses ini (pansel) menghambat orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk melakukan “nitip-nitip” jabatan, tujuannya memang mencegah itu.

Selama ini, sudah berapa banyak kasus atau aduan yang masuk ke KSAN terkait adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses seleksi itu?

Dua tahun ini sudah ada sekitar 700-an lebih pengaduan yang masuk ke kami. Dari 700-an itu sekitar 70-80 persen kami selesaikan. Prosesnya, kami itu hanya merekomendasikan, karena kewenangan kami itu, ya merekomendasikan.

Dengan adanya UU ASN yang ada saat ini, peran atau kewenangan KASN apakah sudah cukup?

Ukuran ASN itu kan ada empat. Satu, indeks kemudahan usaha terkait dengan perizinan. Kedua, national competitiveness of index, itu bagaimana daya saing kita. Ketiga, corruption perception index. Keempat itu, yang mengukur tentang birokrasi kita, Government Effectiveness Index. Nah, ukuran birokrasi yang baik itu kan Government Effectiveness Index, itu diukur melalui skor. Skor 100 itu yang terbaik, 0 untuk yang terburuk.

Nah, Indonesia itu baru sampai 46, kita itu 9 poin di bawah Vietnam, 12 poin di bawah Filipina, 21 poin di bawah Thailand, 32 poin di bawah Malaysia, dan 54 poin di bawah Singapura. Nah, itulah indeks birokrasi kita, kalau UU ASN itu jadi direvisi, kita itu bisa-bisa di bawah 40. Jadi kita itu di bawahnya Myanmar.

Kita itu sudah disalip oleh Vietnam, Vietnam itu 9 poin di atas kita, di dalam bidang pendidikan juga begitu, Vietnam sudah menyalip Indonesia, walaupun anggaran pendidikan kita itu sudah 20 persen dari total APBN. 

Kalau UU ASN itu kan sebenarnya dibuat dalam rangka meningkatkan indeks kemampuan birokrasi kita ini. Targetnya itu kan dalam waktu beberapa tahun ke depan tingkat kemampuan birokrasi kita meningkat.

Skor indeks pemerintahan negara Asia 2015-2016

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP