TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Isu Pilkada DKI dan Demo Buruh Tak Pengaruhi Investasi
Yang dikeluhkan investor adalah inkonsistensi aturan pusat dan daerah.
 

Lalu sebenarnya, kekhawatiran Investor sebenarnya apa untuk masuk investasi ke RI?

Sebetulnya lagi-lagi yang dikeluhkan investor adalah konsistensi peraturan antara pusat dan daerah. Saya kemarin dengan APINDO menemukan bahwa izin di tingkat pusat sudah lancar, tetapi sekarang tidak ada yang bisa jamin perizinan di daerah bisa cepat, terlebih setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana Menteri Dalam Negeri tidak bisa cabut Peraturan Daerah (Perda) bermasalah, dan harus lewat pengadilan. 

Padahal, sebelum ada keputusan itu Mendagri bisa cabut 3.000 Perda bermasalah, dan sekarang bagaimana? sehingga saya sangat berharap daerah evaluasi masing-masih aturanya, karena tanpa ada kegiatan usaha baru, investasi baru bagaimana kita harapkan serapan tenaga kerja, kurangi pengangguran, dan kurangi kemiskinan. 

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus rasional dalam permudah perizinan investasi karena rakyatnya ingin bekerja dan ekonomi berputar. Dan ini jadi kekhawatiran Investor karena di BKPM sudah bisa 3 jam, tapi izin lokasi, PBB masih di daerah dalam waktu lama sehingga investor belum bisa langsung bangun pabrik.

Wagub DKI Djarot resmikan PTSP di Mall.

Untuk itu, BKPM menunggu daerah bisa melaksanakan hal yang sama karena itu tak rumit, dan tentunya tidak menuntut hal yang sama melainkan, cukup dengan aturan yang jelas seperti tiga hari atau seminggu tapi dengan SOP yang jelas dan ditepati, sehingga pengusaha bisa menyesuaikan. Dan satu lagi syaratnya pun harus jelas jangan sampai 1-10 tapi ada poin ABC dan C-nya ada anak-anaknya. Itu terlihat seperti tidak transparan.

Apakah sekarang masih banyak daerah yang persulit perizinan seperti itu?

Ada, tapi juga ada daerah yang juga sudah sangat bagus perizinannya, tentunya tidak dinafikan daerah belum mengimprovisasi diri. Misalnya kita (BKPM) sudah berikan izin prinsip tapi di daerah atau Bupati harus keluarkan izin prinsip lagi, dan kalau tidak ada izin prinsip itu tak ada izin daerah, macam kulonuwon (bahasa jawa), itulah.

Bahkan, ada daerah dengan pelimpahan kewenangan kepada PTSP sebetulnya itukan maksudnya memperpendek rantai, tapi nyatanya Bupatinya ini yang bikin repot. Jadi, kita mau sebetulnya sekarang siapkan sistem yang terintegrasi. Instansi di Indonesia banyak buat aplikasi dan kami buat aplikasi menyatukannya sehingga semua terintegrasi dan daerah bisa masuk. Namanya Sinkronisasi Integerasi dan koordinasi (SIK)

Bagaimana dengan sektor investasi yang masih masuk ke Indonesia?

Tetap industri pengolahan yang paling besar, walaupun sekarang kita lihat industri pengolahan, sumber daya mineral dan pertanian kan turun tapi itu masih besar. Sekarang kalau dilihat Sulawesi dan Kalimantan, yang terkait dengan mineral dan tambang itu masih. Kemudian pengolahan pertanian, CPO. Kemudian listrik, yang sekarang mungkin yang baru itu yang Jepara. Karena itu mereka baru financial close.

Selanjutnya... Negara terbesar investasi di RI

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP