TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Tugas Pemilu Raya 2019 Berat, Regulasi Molor
KPU bersiap cetak sejarah gelar Pemilu Raya 2019 yang digelar serentak

Harapan untuk DPR

Terkait Pansus RUU Pemilu yang ngaret dari target, apa komentar Anda?

Harusnya DPR kan sahkan sebelum reses. Harusnya tahun kemarin.

Apa harapan Anda untuk DPR?

Ya harapan kita, pokoknya cepat selesailah, begitu saja.

Soal alotnya pembahasan karena ada lobi-lobi dan tarik ulur antar fraksi, bagaimana tanggapan Anda?

KPU kan tidak terlibat di dalamnya. Apalagi pembicaraan terkait sistem pemilu. Itu ranahnya pembuat undang-undang, biar mereka memutuskan. KPU hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan teknisnya. Misalnya, kalau kami nanti sistemnya tertutup, bagaimana KPU secara teknis? Oh itu jauh lebih memudahkan kita karena surat suara lebih sederhana dan segala macam.

Kalau sistem terbuka, bagaimana KPU? Oh ya itu, kami jadi butuh biaya agak banyak, kami butuh waktu agak lama, karena kami harus memilih orang, begitu aja. Jadi kami hanya menjelaskan hal-hal teknis atas pilihan-pilihan sistem yang akan diputuskan oleh pembuat undang-undang.

Terus, nanti bagaimana rekap di kabupaten/kota kalau semua dijadikan. Ya, nanti kami akan menghitung dengan 5 surat suara itu, kotaknya bagaimana, bawanya bagaimana. Kami menjelaskan hal-hal teknis saja. kami tidak ingin terlibat dalam pembahasan dengan sistem. Kenapa? karena ini sangat sensitif.

Nanti kalau kami dipandang cenderung setuju pada satu pilihan, nanti dikira kita mendukung kelompok yang mendukung pilihan itu. Kalau kami setuju pilihan yang lain, dikira mendukung. Nah, begitu. Jadi, kami mencoba menghindari, tidak terjebak dalam hal itu. Tapi, semua hal teknis akibat sistem yang dipilih, itu ditanyakan kepada kita, dikonfirmasi kepada kita. Dan, kita jawab hal-hal teknis yang nanti akan menjadi dampak atas pilihan-pilihan itu?.

Apa masukan KPU ke DPR, misalnya seperti presidential threshold?

Loh itu kan soal pilihan. Kalau tidak ada presidential threshold (ambang batas pencapresan), ya konsekuensinya semua partai bisa nyalonkan. kalau ada ya tentu partai yang lolos threshold yang bisa calonkan. KPU semua yang diputuskan ya kita harus kerjakan. KPU kan tidak dalam posisi untuk memilih, "Anda mau pakai yang threshold atau tidak?" Kan tidak. Karena masing-masing sistem atau masing-masing pilihan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tinggal kita mau memilih yang mana. nah itu diserahkan kepada pembuat undang-undang.

Apakah ada upaya mendorong agar DPR cepat rampungkan regulasi Pemilu?

Sudah sejak lama itu disampaikan. Sejak RDP-RDP (rapat dengar pendapat) tahun lalu sudah kita sampaikan bahwa kebutuhan kita, ya regulasi ini segera diselesaikan.

Idealnya harus selesai kapan?

Tahun kemarin. bahkan sebetulnya, idealnya itu selesai dua tahun sebelum tahapan Pemilu-nya dimulai, tahapan pemilihan dimulai. kalau mau kita hitung gitu ya, sebetulnya September besok tahapannya sudah akan segera dimulai. Itu artinya dua tahun sebelum Oktober besok. Kalau coblosannya mah masih dua tahun lagi dari sekarang. Tapi tahapannya kan sudah berjalan besok, verifikasi partai politik, calon peserta pemilu, nanti soal dapil, pencalonan, banyak. Dan jangan lupa, begitu kita bicara pencalonan, nanti bukan hanya pencalonan calon legislatif, tetapi juga presiden. Begitu kita bicara surat suara, bukan hanya surat suara pileg, tetapi juga surat suara pilpres. Begitu kita mau ngitung, ngitungnya juga itu ngitung pileg dan pilpres. Kan ada banyak pekerjaannya.

Ketua KPU Arief Budiman.

Ketua KPU Pusat, Arief Budiman (Foto: VIVA.co.id/ Pius Yosep Mali)

Strateginya, ketika regulasi selesai, apa persiapan pemilu bisa segera dilakukan?

Kita sekarang sudah mulai membuat draf-drafnya, dengan mengikuti perkembangan pembahasan di DPR. Nah, kami berharap, proses pembahasan di DPR itu tidak tertutup, sehingga publik tahu. KPU tahu apa saja poin-poin yang dibicarakan, disepakati, sehingga kami sudah bisa menyiapkan drafnya.

Terkait usulan DKPP supaya KPU menyusun aturan etika peserta Pemilu, bagaimana respons Anda?

Kan sudah kita bikin. Kita sudah bikin peraturan bersama, KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Nah sekarang, kan ada beberapa hal yang berdasarkan pengalaman 5 tahun terakhir ini, masih ada beberapa hal yang belum masuk dalam peraturan bersama tentang kode etik itu. Nah, sekarang kita sedang rumuskan yang belum masuk itu mau kita rumuskan. Kalau regulasinya udah ada.

Terkait e-KTP, kira-kira untuk Pilkada serentak 2018 apa masih terkendala?

Saya sudah berbicara dengan Pak Menteri, dengan Pak Dirjen. Harapan kita 2017 itu e-KTP selesai. Itu karena pemutakhiran data pemilih akhir 2017 sudah mulai kita kerjakan, sampai 2018. Nah, kalau e-KTP selesai di 2017, tentu kualitas data yang diberikan untuk menyusun data pemilih jauh lebih baik. (ren)

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP