TUTUP
TUTUP
WAWANCARA
ANALISIS
Jangan Pertaruhkan NKRI demi Pilkada
Pilkada jadi pelajaran. Saatnya kembali bersatu, pahami utuh Pancasila

Apakah pendidikan Pancasila perlu sejak usia dini diajarkan?

Mestinya ada pelajaran dari SD, SMP, SMA. Cinta Tanah Air kan kalau enggak diajarin  bagaimana. Cinta Tanah Air bagian dari iman. Akhirnya nilai-nilai luar masuk. LGBT lah. Saya dimarahi orang karena saya suruh LGBT harus dihukum berat. Dia somasi kita. Saya pernah dianggap melanggar HAM. Kan malah aneh-aneh kita ini. Terus misalnya ada menyelundupkan narkoba kok 1 ton, kan bagaimana? Kan kerja sama oknum pasti.

Berarti kan kita nilai-nilai cinta Tanah Air luntur, memudar, mau meracuni anak-anak sendiri. Bagaimana miras dibebaskan. Itu kan (anak-anak) keluarga kita juga. Jadi, ibaratnya tuh ideologi tidak kuat, masuk itu dari luar macam-macam. Seperti badan ini kalau enggak sehat masuk penyakit macam-macam. Kena flu lah, jantung lah. Sama dengan negara. Oleh karena itu, ideologi ini penting dimasyarakatkan. Itu yang menjadikan ketahanan berbangsa dan bernegara.

Berarti saat ini masih minim?

Malah 19 tahun reformasi ini enggak ada. Kecuali MPR. Mana buku Pancasila, enggak ada. Disampaikan ke bupati, pak ayo dong sosialisasi Pancasila. Ah, itu kan bukan tugas kita pak. Jadi, bapak tugasnya apa? Kalau ada proyek, kita jalan. Pancasila itu orang-orang tua saja pak. Tadi barusan di-SMS, di Undip ada mahasiswa yang mengatakan Garuda kafir, macam-macam deh. Prihatin. Kan enggak akan begini kalau memahami Pancasila dengan benar.

Apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi terkait situasi ini?

Ini dengan membangun karakter bangsa secara masif. Menghidupkan lagi metodenya, disesuaikan dengan sekarang. Tidak seperti zaman Pak Harto. Membangun karakter bangsa kan harus terus menerus dilakukan oleh eksekutif dan sebagainya. Itu penting sekali. Ya oleh kementerian, gubernur, bupati, kampus-kampus, media.

Wawancara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR Zulkifli Hasan di ruang kerjanya. Foto: Ikhwan Yanuar/VIVA.co.id

Banyak pejabat negara terkena OTT KPK, apakah ini krisis cinta Tanah Air?

Saya prihatin ya. Ya, itulah orang jadi pejabat dianggap jalan cepat jadi kaya kan. Orang jadi pejabat butuh duit juga, akhirnya mutar. Jadi yang harus dibenahi undang-undangnya. Penegakan hukum sudah oke, tapi enggak cukup. Kalau sistemnya masih high cost gini, (jadi pejabat dan lainnya) mahal, partai politik mahal, enggak dibiayai negara, tetap saja habis lama-lama.

Kalau di negara maju bagaimana. Partai dibiayai pemerintah, pemilu dibiayai pemerintah. Iklan enggak boleh bebas begitu. Semua orang perlakuannya adil, kandidat enggak boleh menyogok. Saya pernah konsultasi dengan KPU-nya Meksiko. Orang jadi anggota DPR enggak boleh lebih Rp500 juta, nanti di-dis (diskualifikasi). Enggak boleh minta dari perusahaan apa pun. Swasta enggak boleh. Tapi dibiayai pemerintah. Jadi undang-undangnya diberesi. Yang kedua, rakyat juga harus sadar. Dia milih jangan karena NPWP, nomor piro wani piro. Dia milih karena oh pemimpin ini layak dipilih.

Apakah karena hukumannya enggak bikin jera, sehingga marak korupsi?

Hukumannya sudah berat itu. Tapi, kalau undang-undang enggak diberesi begini, mau apa lagi? Jadi, dibenahi undang-undangnya agar tidak ada orang korupsi. Yang enggak ketangkap KPK untung saja ya kan. Yang sial ketangkap, yang enggak sial enggak ketangkap. Nah ini yang harus ditata. Nangkap orang iya, tapi kalau sistemnya masih demokrasi mahal begini bagaimana coba? Jadi bagaimana, nyari duit lagi pasti buat bayar utang.

Dengan OTT auditor BPK, laporan lembaga atau kementerian apakah bisa dimanipulasi?

Ya, saya enggak tahu teknisnya. Yang jelas prihatin. DPR sudah banyak masalah, gubernur banyak yang kena. Sekarang BPK. Nanti rakyat enggak percaya sama negara.

Selanjutnya, Move On dari Kasus Ahok

***

Pasca Pilkada DKI ini kan masih ada sentimen SARA, menurut Anda?

Oleh karena itu kita harus move on. Buat apa saling menyakiti. Pilkada kan nanti ada pemilihan lagi. Pilkada memberi pelajaran penting. Hati-hati saat bersikap. Jangan sampai pernyataan-pernyataan kita memecah belah. Rugi semua kita kalau ada apa-apa di negeri ini.

Ada pesan kepada pihak yang menang dan kalah?

Ya, saya berharap semua rakyat Indonesia bersatu. Mari kita bersatu kembali. Banyak program-program pembangunan yang memerlukan energi. Jangan gara-gara itu kita terus terbawa, sementara dunia terus berputar, persaingan terus terjadi. Kita menghadapi tantangan baik nasional maupun internasional. Mari kita fokus membangun negeri ini. Meningkatkan daya saing, membantu pemerintah agar bisa melaksanakan janji-janji kampanyenya dulu. Entar kalau pembangun berhasil, seluruh rakyat Indonesia akan berbahagia dan semua akan diuntungkan.

Artinya harus dilupakan adanya kasus Ahok ini?

Ya itu pelajaran. Sudah. Jangan terus-terusan kayak melankolis gitu. Kayak orang patah hati. Sudah kita setop. Persatuan yang utama. Itu pendapat saya.

Wawancara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR Zulkifli Hasan. Foto: Ikhwan Yanuar/VIVA.co.id

Marak terjadi aksi persekusi belakangan ini, apa tanggapan Anda?

Jangan main hakim sendiri. Tak benar persekusi dengan mengintimidasi, menekan. Semua ada aturan. Percayakan kepada aparat. Kita adalah negara hukum. Tapi, kita juga hati-hati, dalam bersikap atau memposting segala sesuatu di media sosial.

Selanjutnya, Revisi Pimpinan MPR

TERKAIT
TERPOPULER
TUTUP